PERANAN WAKI BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN

Ilahi Seven Okta

Abstract


The role of Vice Regent in carrying out Government duties in Kabupaten Lima Puluh Kota is inseparable from the duty, function and authority set forth in the provisions of Article 65 of Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. Formulation Problems identified from this research are 1). How is the position and authority of the Vice Regent of Kabupaten Lima Puluh Kota? 2). What are the obstacles faced by the vice regent in performing the duties and functions as Vice Regent in Kabupaten Lima Puluh Kota ?. Type of research used is the type of research used in this study is socio legal research (Socio Legal Research), namely research in the form of study Empirical to find theories about the process of occurrence and the process of working the law in society. This research is done by giving priority to field research to get primary data. In addition, research on literature materials to obtain secondary data. The results of this study are 1) the position and authority of the Vice Regent of Lima Puluh Kota Regency is actually the Deputy has a position equal to the Regent 2). Constraints faced by the vice regent in performing the duties and functions as Vice Regent in the District of Lima Puluh Kota is About the duties of the Bupati and the Deputy and about the community's understanding of Vice Regent programs

Keywords: Role, Vice Regent, Government


References


A. Buku-buku

C.S.T.Kansil dan Cristine, 2005, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

HAW.Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Juada, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, P.T Alumni, Bandung.

Siswanto Sunarno, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2001, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.-

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahn Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2011 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Sumber Lain

Anonim, Pengertian Wakil Bupati, http://id.m.wikipedia.org/wiki/wakil_Bupati,di akses tangga 4 maret 2017 pukul 10:40 wib.

Muhammad yusuf, tugas, fungsi serta kewenangan dari Wakil kepala daerah,https://muhammadyusufhaqqi96.wordpress.com/2016/12/25/tugas-dan-fungsi-wakil-walikota-dan-wakil-bupati/, diakses tanggal 9 Maret 2017 pukul 10.00 Wib

Anonim, pengertianPemerintah https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah, diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 10.00 Wib

Irwan, Pengertian Pemerintahan, http://irwansahaja.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-pemerintahan.html, diakses tanggal 9 maret 2017 pukul 08.00

Anonim,pengertian Daerahhttps://id.wikipedia.org/wiki/Daerah, diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 09.00 Wib

Anonim, visi dan misi kabupaten lima puluhhttp://www.limapuluhkotakab.go.id/hal-visi-dan-misi.html, diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 09.00 Wib.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.