EFEKTIFITAS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENGATASI “OVER CAPACITY” DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

Deckri Saputra Deckri S

Abstract


Abstract

 

Penitentiary is an institution as a place for guidance of prisoners. Based on Government Regulation No. 99/2012 concerning Second Amendment to Government Regulation Number 32 Year 1999 Concerning the requirements and procedures for the implementation of the right of prisoners, convicts who have served 2/3 of their sentences are entitled to parole. One of the positive effects of parole is to reduce the level of over capacity in prisons. The problems in this research are (1) How is the implementation of parole in Class II A Padang (2) How is the effectiveness of parole in overcoming the capacity in Class II A Padang. This research used socio legal approach. The data used include primary data and secondary data. Data were collected through interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. From the research, it can be concluded that (1) Conditional exemption conducted by Class II A Padang has followed the rule of law in force (2) Conditional Exemption is still less effective in overcoming the Over Capacity in Class II A Padang.

Keywords: Parole, Over Capacity, LAPAS


References


DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rawali pers, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Cet.12, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C.Djiman Samosir, 2012, Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan, cet 1, Nuasa Aulia, Bandung.

C.I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta

Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, cet 1, Pt Refika Aditama, Bandung.

P.A.F.Lamintang dan Theo Lamitang, 2010, Hukum Penentensier Indonesia, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 231.

Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana, Cv. Armico, Bandung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Ardi Al-Maqassary, Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, http://www.e-jurnal.com/2013/12/over-capacity-narapidana-di-lembaga.html, , Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10 No. 3 September 2010.

L Loqman, Individualis Pidana dalam Pembinaan Nara Pidana http//www.respository.usu.ac.id.

Ray Pratamasiadri, 2010,

Teori Efektifitas, http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/teori-teori efektifitas.html.

Ditjen PAS, Sistem Database Pemasyarakatan, http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6f73c0-6bd1-1bd1-e850-313134333039/year/2017/month/1.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.