EKSEKUSI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Pada Kejaksaan Negeri Kota Padang)

Zerival Zerival

Abstract


ABSTRACT

 

The execution of the state loss is regulated in Article 18 paragraph (2) of Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption. Based on Article 1 paragraph (1) of Law No. 16 Year 2004 regarding the Attorney General of the Republic of Indonesia, the prosecutor is an official authorized to execute. The execution of the state's repatriation is often unsaved because the defendant prefers the subsidiary punishment. Formulation of the problem: 1. how is the execution of the execution of the state loss in corruption cases? 2. What are the obstacles in executing the execution of the state loss in corruption cases? This research used socio legal approach. The data used include primary data and secondary data. Data collection techniques were conducted with interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. Based on the results of the research show: 1) execution of state loss return on corruption criminal court decision in 2015 until 2016 prosecutor on average only able to succeed execute 27% money replacement from entire corruption criminal case existing. 2) Constraints in the recovery of state losses are difficult to find treasures that are judged to be the result of corruption and some convicts prefer criminal subsidence confinement to pay replacement money.

Keywords: Execution, State Loss, Crime, Corruption


References


Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Andi Hamzah, 2003, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta.

___________, 2006, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, cet. 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatab, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ermansjah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Pertama, PT.Alumni, Bandung.

__________, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2011, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Yusran Lapananda, 2015, Penyelesaian Ganti Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Sumber Lain-lain:

Jonaediefandi, 2012, Perspektif Yuridis Pengembalian, http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian, tanggal 14 Oktober 2012.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.