PENERAPAN PROGRAM E-TILANG (TILANG ELEKTRONIK) SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS DI INDONESIA ( Studi Kasus di Polres Pariaman)

Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal

Abstract


ABSTRACT

 

Violation activities in the field of traffic can be used electronic equipment. This is stated in Article 372 of Law Number 29 Year 2009 on Traffic and Transportation. Since 2017 Police of Padang Pariaman have applied e-ticket to take action against traffic violation. The issues raised in this thesis are: (1) How is the application of electronic ticketing program as a form of law enforcement for traffic violation in Pariaman?; (2) What are the obstacles to implementing an e-ticket program for traffic violators in Pariaman? The study used socio legal approach. The data used include primary data and secondary data. Data collected by interviews, document studies, and observation. Data were analyzed qualitatively. From the results of the research indicates that (1) the application of electronic ticket has been done well, although there are still many people who have not understood completely. (2) Obstacles faced by the Police in applying e-tickets in Pariaman include: inadequate facilities, system disruption (network), tables of insufficient fines, and human resources in Pariaman are less supportive.

 

 Keywords: implementation, e-ticketing, law enforcement, traffic


References


Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung

Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Momo Kelana, 1984, Hukum Kepolisian , Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif, PTIK, Jakarta

Rusman Hadi, 1996, Polri Menuju Reformasi, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudikmo Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Yogyakarta

Wawa Tunggul Alam, 2004, Memahami Profesi Hukum : hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat, dan konsultan hukum pasar modal. Milenia Populer, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Revika Aditma, Bandung

W.J.S Poerwadarminta, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Perkara Lalu Lintas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Sumber Lain-lain:

Adi Krisna, Delik Kejahatan dan Pelanggaran,http://pidana.adikrisna.com/I/58/delik-kejahatan-dan-pelanggaran, diakses pada tanggal 10 februari 2017 pukul: 16.05

Indrayanti Prastika, Analisis E-tilang, http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovern ance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.htm, diakses pada tanggal 10 Februari pukul 21.07

Liputan6, E-Tilang Tingkatkan Kualitas Penegaka Hukum, http://news.liputan6.com/read/2680754/kapolri-e-tilang-tingkatkan-kualitas-pene gakan-hukum, diakses pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 16.30 wib

L Gora Kunjana,Reformasi Lalu Lintas Dimulai, http://www.beritasatu.com/megapolitan/394541-etilang-diberlakukan-di-16-polda.html, diakses pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 16.55 wib


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.