PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus 04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm)

Aldo Aldo Filosofi

Abstract


ABSTRACT

The subject of the criminal law of corruption covers both the person and the corporation. In the case Number 04 / Pid.Sus / 2011 / PT.Bjm the perpetrator of corruption is corporation. The judge handed down the criminal to the head and the corporation. The problems of this research are: (1) How criminal liability conducted by PT. GJW in case Number 04 / Pid.Sus / 2011 / PT.Bjm ?; (2) How the judges judge in the imposition of criminal to PT. GJW in the case Number 04 / Pid.Sus / 2011 / PT.Bjm. This research is a doctrinal research. This study examines court decisions. Data were collected by document study. The data were analyzed qualitatively. Conclusion of research result: 1. Criminal liability conducted by PT. GJW in this case can be found, with the theory of strict liability being the responsibility without the need for error, thus the doctrine of strict liability not only excludes the principle of error but negates the principle of error. 2. The judge's consideration in this case, the judge considers that a corporation's conduct constitutes a criminal act committed in the intent and purpose of the corporation by providing benefits to the corporation having no justification and excuses for being exempted from criminal liability.

Keywords: Accountability, criminal, corporation, corruption


References


Daftar Pustaka

Buku-buku :

Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.Raja Wali Pers: Jakarta

___________2005. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Sinar Grafika :Jakarta

Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika : Jakarta

Binoto Nadapdap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Edisi Revisi. Pramata Aksara : Jakarta

ChaidirAli. 1991. Badan Hukum. Cet. II. Alumni : Bandung

Eddy.OS.Hieriej, 2014, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma, Yogyakarta

Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika: Jakarta

Hasbullah F. Sjawie. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi. Prenada Media Group : Jakarta

Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. P.T. Alumni : Bandung

Mahrus Ali. 2005. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika : Jakarta

R.Wiyono, 2005, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : Jakarta

Rony Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia : Jakarta

Zainudin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika : Jakarta

Zulaiha Aida Ratna dan Sari Angraeni, 2006, “Integritas”, jurnal anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-UndangNomor 1 Tahun 1946 tentangPeraturanHukumPidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Makamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Makamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Sumber Lain :

Wari Anjari, pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. http://ejournal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/265, diakses ..03 Maret 2017 pukul. 12.05 WIB


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.