KEKUATAN PEMBUKTIAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( PUTUSAN NO.940/PID.B/2010/PN.Jkt.Sel)

Alfikri Sebastio Alfikri Sebastio

Abstract


 Abstrak

The criminal act of corruption is regulated in Law Number 30 of 1999 as amended by Act Number 20 of 2001 on Corruption Crime. Many cases of corruption involving civil servants in Indonesia are revealed from the PPATK report. The issues raised in this research are: (1) How is the strength of PPATK proof in the criminal act of corruption in decision number 940 / PID.B / 2010 / PN.Jkt.Sel? (2) What is the judge's consideration in Decision Number 940 / PID.B / 2010 / PN.Jkt.Sel? This research used normative approach. Research is done by analyzing. Data collection techniques used document studies. Data were analyzed qualitatively. The result of the decision of South Jakarta District Court Number 940 / PID.B / 2010 / PN.Jkt.Sel research shows: (1) The PPATK report has a very important role in the proving of corruption crime. (2) The judge handed down one of the judgments based on the PPATK report and supported by other evidence.

 Keywords: Strength, Proof, PPATK, Corruption

 


References


DAFTAR PUSTAKA

A.S. Mamoedin, 1997.Analisis Kejahatan Perbankan, Cetakan 1. Jakarta:Rafflesia, hlm. 295-297.

Bambang Poernomo, 2001. Money Laundering Persepsi Hukum Nasional, FH Jayabaya, Jakarta

Darwan Prinst, 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, halaman 31.

Evi Hartanti, 2007.Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar grafika, Jakarta, hlm.9.

Gerry Muhamad Rizki, 2008. KUHP&KUHAP Permata Press. Yogyakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung

Hartono, 2012 Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika offset, Jakarta

Jur. Andi Hamzah, 2005. Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasioanal. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Leden Marpaung, (2009), Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta

Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, 2004. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 1983. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia

Ratna Nurul Afiah, 1989. Barang Bukti dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji,1985 Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Subekti, 2001. Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta

Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011. Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.63

Yunus Husein, 2008. Negeri Sang PencuciUang, Cetakan 1. Jakarta: PustakaJuandaTigalima,

Waluyadi, 2004.Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung :MandarMaju.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Humas PPATK, Tinjauan umum PPATK, http://ppatk.go.id/index.php?id=1, diakses pada tanggal 26 September 2016, pukul 19.45 WIB.

Landasan teori, Pengertian PPATK Tugas Wewenang Kedudukan dan Perana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-ppatk-tugas-wewenang. html, diakses tanggal 26 September 2016, pukul 20.00 wib

Suprapta Adi, Identifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, http://mabuk-hukum.blogspot.co.id/2011/06/identifikasi-undang-undang-tindak. html, diaksespadatanggal 26 September 2016, pukul 23.15

IndraWijaya, PPATK Lapor 10 Transaksi Mencurigakan ke Kejaksaan, https://m.tempo.co/read/news/2014/12/02/063625929/ppatk-lapor-10-transaksi-mencurigakan-ke-kejaksaan diakses pada tanggal 30 September 2016 jam 17:43 WIB


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.