PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Abstract

Menurut Mardiasmo ( 2002), terdapat tiga aspek utama untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya erbeda , baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu salah satunya masyarakat, untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah.
Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen yang baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki
Potensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ada.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pemeriksaan, yang meliputi : Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi, serta Pengawasan Masyarakat terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat pada tahun 2010-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah 19 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, tindaklanjut temuan sesuai rekomendasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Kata Kunci :
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi, Pengawasan Masyarakat, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.