KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN TEMUAN AUDIT BPK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Abstract

Dalam beberapa tahun tarakhir kinerja keuangan pemerintah daerah hampir diseluruh wilayah Indonesia mendapatkan sorotan tajam dari masyarkat, besarnya kerugian yang dialami oleh sejumlah badan usaha yang dikelola pemerintah daerah, serta tidak sejalan jumlah aliran dana yang dikeluarkan pemerintah dalam membiayai proyek pemerintah. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, dan belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan temuan audit sebagai variabel pemoderasi.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan, serta teori yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah dan sejumlah variabel yang mempengaruhinya yang meliputi ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, dan belanja daerah. Pada penelitian ini variabel dependen diukur dengan kinerja pemerintah daerah, sedangkan variabel independen diukur dengan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, dan belanja daerah, serta varaibel pemoderasi diukur dengan temuan audit.
Proses pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Moderating Regression Analisys (MRA) dan uji t-statistik. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan ditemukan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan ketergantungan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada beberapa pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumatera.
Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disarankan bagi stakeholders terutama pemerintah untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mengambil sebuah kebijakan strategis yang berhubungan dengan upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan melakukan pengelolaan terhadap aset yang dimiliki pemerintah daerah, kekayaan daerah, mengurangi ketergantungan dengan pusat, dan melakukan pengelolaan secara optimal terhadap dana APBD yang akan dijadikan sumber dana belanja bagi daerah.
Kata Kunci: Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah