PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, DANA PERIMBANGAN, UKURAN (SIZE) PEMERINTAH DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Abstract

Pemerintah daerah (Pemda) selaku pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerahnya agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Tingginya tuntutan terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah maka berujung pula pada tingginya tingkat kebutuhan terhadap pengukuran kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan. Berdasarkan data BKD Provinsi Sumatera Barat periode 2011-2015 menyebutkan masih banyak permasalahan terkait pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu masih banyak realisasi PAD yang belum mencapai target PAD yang disepakati.
Teori yang mendasari penelitian ini dijelaskan dalam perspektif teori keagenan. Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Sebagai bentuk pencegahan atau penanggulangan atas masalah tersebut, maka agen (pemerintah) perlu memberikan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang lebih akuntabel dan transparan seperti penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Metode pengambilan sampel dengan metode sampling jenuh. Data sampel diperoleh dari 19 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota, dengan rentang waktu penelitian 5 tahun dari tahun 2011-2015, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 sampel. Model regresi yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 16.0.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, ukuran (size) pemerintah daerah, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci:
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Belanja Modal.