PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA ALOKASI KHUSUS(DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT TAHUN 2012-2016

Authors

  • Rifqi Imanul Ifkar Rusli
  • . Meihendri
  • . Ethika

Abstract

Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan aasli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yaitu principal dan agen. Dalam teori ini principal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama principal. Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah principal. Dalam hubungan antara legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai principal. Legislatif merupakan perwakilan dari rakyat yang dipercaya untuk dapat menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis data time series dan cross section. Data yang dikumpulkan dengan cara melakukan metode dokumentasi dan selanjutnya di analisis dengan model regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja daerah, sementara dana bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Kata Kunci:
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Daerah

Published

2018-02-13