PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SUNSET POLICY, TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KPP PRATAMA BUKITTINGGI)

Authors

  • Prima Putrian Syah
  • . Yunilma
  • . Wahidil

Abstract

Buruknya sistuasi perpajakan tidak lepas dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Hal ini perlu adanya suatu upaya pembenahan atau reformasi di sektor perpajakan. Reformasi pajak lebih diarahkan pada upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam membayar nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pemerintahpun telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang pengaruh pengetahuan perpajakan,sunset policy dan tax amnesty. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bukittinggi. Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bukittinggi mengalami penurunan pada tahun 2016. Dengan kondisi tersebut pemerintah memberikan program sunset policy dan tax amnesty untuk memberikan keringanan pada wajib pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuisoner. Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bukittinggi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunaka metode simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis pengaruh menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap nilai kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua, yaitu sunset policy tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sunset Policy, Tax Amnesty.

Published

2018-02-13