PENGARUH TEMUAN AUDIT BPK, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMDA KEPADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Abstract

Pada era otonomi terjadi pergeseran wewenang dan tanggungjawab dalam pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan wewenangan tersebut bertujuan agar kelak Pemerintah Daerah dapat membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik dengan pengelolaan keuangannya sendiri. Namun ada beberapa hal yang membuat kinerja pemerintah daerah menurun, seperti temuan audit tentang ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut akan menimbulkan masalah pada kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan menguji secara empiris tentang pengaruh Temuan Audit BPK, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemda Kepada Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
Data penelitian ini mengunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dipublikasikan di http://www.djpk.depkeu.go.id/ dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (BPK) di web http://padang.bpk.go.id/. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 19 kabupaten dan kota dari tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan dan Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan untuk tingkat ketergantungan pemda kepada pemerintah pusat memiliki hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: temuan audit BPK, kekayaan daerah, ketergantungan pemda kepada pemerintah pusat, kinerja pemerintah daerah.