PENGARUH UKURAN LEGISLATIF, BELANJA DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera Tahun 2012-2016)

Abstract

Pembentukan daerah kerap tanpa pengkajian kelayakan yang memuat penilaian kuantitatif dilengkapi penilaian kualitatif faktor-faktor tertentu. Celakanya, tersiar isu bahwa untuk meloloskan rekomendasi, 10 fraksi DPRD Sumatera Utara menerima uang ‘ingot-ingot’ alias uang pelicin Rp 2,156 miliar. Rekomendasi pembentukan tiga provinsi yang memecah wilayah Sumatera Utara menjadi preseden yang buruk, apalagi isu uang ‘ingot-ingot’ menyakiti perasaan masyarakat Sumatera Utara dan mengikis kepercayaan mereka terhadap pimpinan/anggota DPRD Sumatera Utara. Sedangkan untuk kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota daerah Pemekaran di Pulau Sumatera diukur dengan rasio efisiensi mengalami fluktuasi dari 12,98412% dengan kriteria cukup efisien pada tahun 2012 turun menjadi 9,99724% dengan kriteria efisien tahun 2013, pada tahun 2014 naik menjadi 10,39811% dengan kriteria efisien, tahun 2015 turun menjadi 10,33068% dengan kriteria efisien dan pada tahun 2016 turun kembali menjadi 1,92740% dengan kriteria sangat efisien.

Teori penelitian ini adalah teori agensi, yang menyatakan hubungan keagenan suatu persetujuan atau kontrak diantara dua pihak yakni principal dan agent (Jensen and Mackling, 1976). Didalam teori keagenan pada sektor publik yang menjadi agent adalah pemerintah daerah dan masyarakat sebagai principal. Adannya hubungan antara principal dan agent pada akhirnya mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmentry information) inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi.

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di daerah pemekaran di Pulau Sumatera. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu pemerintah daerah kabupaten dan kota daerah Pemekaran di Pulau Sumatera yang memiliki data yang lengkap sebanyak 28 Kabupaten dan Kota dari tahun 2012 sampai 2016. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 140 sampel. Jenis data merupakan data sekunder. Teknik untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 14.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran legislatif, belanja daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci : Kinerja Pemerintah Daerah; Ukuran Legislatif; Belanja Daerah; Tingkat Kekayaan Daerah; Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat.