PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT)

Abstract

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2012-2016 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat.
Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan, yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara prinsipal dan agen. DPRD merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Sebanyak 12 kabupaten dan 7 kota di Sumbar dijadikan sebagai target populasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan realisasi APBD yang dikeluarkan pemerintah daerah pada periode 2012-2016. Sensus adalah teknik penentuan sampel yang digunakan. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan retribusi daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
Daerah dengan pajak daerah yang rendah kemungkinan karena kurangnya pembiayaan yang terjadi karena adanya perbedaan yang besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakat sedangkan retribusi daerah dan belanja modal yang tinggi akan menurunkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dikarenakan belanja modal lebih banyak dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.
Kata kunci:
pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, tingkat kemandirian keuangan daerah.