ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA BARAT

Abstract

INTISARI

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat. Indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat dari tahun 2010 - 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 ada beberapa daerah yang berhasil menaikan status indeks pembangunan manusianya yaitu Tanah Datar sebesar 70,11 persen, Agam sebesar 70,36 persen, Dharmasraya sebesar 70,25 persen, Sawahlunto sebesar 70,67 persen, serta Kota Padang dengan status Indeks Pembangunan Manusianya sangat tinggi yaitu sebesar 81,06 persen.

Teori pada Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh UNDP. Pembangunan manusia adalah sebuah proses perbaikan kemampuan manusia untuk mengembangkan pilihan dan kesempatan bagi penduduk. Mencapai tujuan pembangunan manusia ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yaitu penggabungan data cross section dan time series yang meliputi 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan series data 7 tahun dari tahun 2010 hingga 2016 dengan jumlah keseluruhan 133 yang bersumber dari BPS Sumatera Barat.

Kesimpulan penelitian ini menujukan bahwa variabel independen tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia serta pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci: Tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan