PENGARUH KARAKTERISTIK LEGISLATIF TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN OPINI AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI ( STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA DI PULAU SUMATERA )

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh karakteristik legislatif terhadap kinerja Pemerintah
Daerah dengn opini audit sebagai variabel pemoderasi. Tuntutan penilaian kinerja keuangan
pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta masih buruknya kinerja pemerintah
daerah di Indonesia yang dapat dilihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Harry (Kompas.com), bahwa sebanyak 280 pemerintah
daerah memiliki laporan keuangan yang harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum, salah
satunya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory. Prinsip utama
teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang
(prinsipal) yaitu masyarakat dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu
eksekutif, dalam bentuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada dipulau sumatera yang
berjumlah 153 kabupaten/kota. Objek penelitian ini adalah pemerintah kota di pulau
Sumatera yang berjumlah 56 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah
purposive sampling dengan ketentuan Pemerintah Kota yang dipilih memiliki semua data
yang lengkap. Teknik ini dipilih karena ada data dari daerah tersebut yang tidak lengkap.

Dalam penelitian ini mengajukan enam hipotesis. Hasil yang diperoleh membuktikan bahwa
(H1) ukuran legislatif , (H2) umur, (H3) gender, (H4) latar belakang pendidikan tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah, (H5) opini audit berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, (H6) opini audit tidak berperan
sebagai moderasi pada antara ukuran legislatif, umur legislatif, gender legislatif, dan latar
belakang pendidikan legislatif dengan kinerja pemerintah daerah.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran legislatif , umur, gender, dan latar
belakang pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah,
opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, opini audit
tidak berperan sebagai moderasi pada antara ukuran legislatif, umur legislatif, gender
legislatif, dan latar belakang pendidikan legislatif dengan kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci : Ukuran Legislatif, Umur, Gender, Latar Belakang Pendidikan, Opini
Audit, Kinerja Pemerintah