PENGARUH BELANJA RUTIN, BELANJA MODAL, LEVERAGE DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2014-2018)

Abstract

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Halim, 2014). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan ouput yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013). Fenomena yang terjadi pada PEMDA Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang diukur dengan menggunakan rasio efektivitas masih bermasalah. Yaitu masih banyak realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum mencapai target PAD yang telah disepakati. Kinerja keuangan PEMDA kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang diukur dengan rasio efektivitas pada tahun 2012 sampai tahun 2016 tidak berjalan secara efektif karena hasil yang diperoleh masih ada yang kurang dari 100%.