PENGARUH KEPEMILIKAN PEMERINTAH, TATA KELOLA PERUSAHAAN, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AGGRESIVENESS

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kepemilikan pemerintah, tata kelola perusahaan (ukuran dewan direksi, komisaris independen, keragaman gender, komite audit) dan manajemen laba terhadap tax aggressiveness. Tax aggresiveness adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam grey area [1]. Tujuan perusahaan melakukan tax aggressiveness yaitu meningkatkan laba bersih perusahaan agar menciptakan pandangan positif bagi investor asing [2]. Tindakan perusahaan dalam meminimalkan pajak dapat mengakibatkan jumlah pajak yang akan dilaporkan perusahaan kepada negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini akan mempengaruhi jumlah pemasukan pajak dan menimbulkan kerugian untuk negara. Penelitian mengenai tax aggressiveness sudah dilakukan oleh banyak peneliti diantaranya [3], [4], [5], [6], dan lain sebagainya. Penelitian ini penting dilakukan karena menambahkan kepemilikan pemerintah yang belum ada diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai variabel independen untuk diuji apakah berpengaruh terhadap tax aggressiveness. Kebanyakan literatur menguji kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perusahaan dan kinerja keuangan. Kedua, pemilihan perusahaan BUMN dikarenakan agar lebih fokus melihat bagaimana pengaruh perusahaan yang kepemilikan sahamnya cukup besar dimiliki oleh pemerintah terhadap tax aggressiveness.