PENGARUH KINERJA KEUANGAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab sosial dari suatu bentuk badan usaha baik perusahaan swasta, perusahaan milik negara (BUMN/BUMD), koperasi, dan lainnya terhadap masyarakat disekitar lokasi tempat usaha tersebut. Kewajiban perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR juga diatur berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, maka setiap perseroan wajib melaksanakan dan melaporkan aktivitas CSR yang dilakukan dalam laporan tahunan, dan juga telah menjadi laporan wajib yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh BUMN diatur dalam peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang program kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Dalam peraturan tersebut diatur besaran persentase yang harus dikeluarkan dari laba perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR yang akan dilakukan oleh BUMN. Untuk pelaksanaan CSR di perusahaan swasta diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT) [1]. Selain itu, pelaporan CSR juga telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No1 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan yang didalamnya menyatakan bahwa “perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memang peranan penting dan bagi industri yang menggangap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting“. Penelitian ini menggunakan 3 teori, yang pertama menggunakan teori agensi yang mana menyatakan bahwa adanya pemisahan kepemilikan (ownership) dan pengendalian (control) dalam badan usaha. Teori keagenan menganalisa skema kontrak untuk memotivasi agent agar bertindak sesuai keinginan dari principal [1]. Teori kedua yaitu Teori legitimasi yang menyatakan perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan yang berlaku [2]. Teori yang ke tiga adalah Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya (shareholders, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan). Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.