TEKNIK INTEROGASI PENYIDIK PADA UNIT PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PADANG TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL
Abstract
Investigations into children as perpetrators are carried out by the Women's and Children's Services Unit. In examining children as perpetrators, there must be no pressure, children must feel comfortable. This provision is regulated in Article 117 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 juncto Regulation of the Indonesian Police Chief Regulation No. 3 of 2014 concerning Standard Operating Procedures. The formulation of the problem in the study are: 1) What is the interrogation technique of investigators at the Women's and Children's Service Units in Padang City Police Force against children as perpetrators of obscene crimes, 2) What are the obstacles faced by investigators at the Women's and Children's Services Unit in the Resort Police Padang City in conducting interrogation of children as perpetrators of obscene crimes. This study used a socio-legal approach. Data sources used include primary data and secondary data. Data was collected by interview and document study, and then analyzed qualitatively. Research results: 1) Interrogation techniques used by investigators against children who commit crimes, namely investigators must be patient in conducting interrogations, investigators must avoid questions that directly accuse the perpetrator of committing a criminal act, the investigator must make the perpetrator feel comfortable and not depressed when examined or interrogated, and when examining investigators must be in civilian clothes. 2) the obstacles found by investigators in interrogation techniques for children as perpetrators are; there is no special audit room, he does not understand the questioner from the investigator, and the perpetrator's legal advisor often does not attend when the inspection process is carried out.
Keywords: Interrogation, Investigator, Service Unit for Women and Children, Children
Â
Â
References
DAFTAR PUSTAKA
• Buku-buku:
Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Adami Chawasi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta.
Darwan Prinst, 1989, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Gerson. W Bawengan, 1987, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, PT. Pradnya Paramita, cetakan ketiga, Jakarta.
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Rafika Aditama,
Bandung.
Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 1984, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan, Yogyakarta, Liberty.
Soejono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta.
• Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
• Sumber Lain:
Anonim, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Penyidikan (studi Polersta Padang),http://scholar.unand.ac.id/29251/2/BAB%20I.pdf, diakses pada tanggal 08 Mei 2018.
