TINJAUAN KRIMINOLOGIS PEMBERANTASAN PRAKTEK PROSTITUSI ANAK OLEH KEPOLISIAN DI KOTA PADANG
Abstract
ABSTRACT
In the implementation of law enforcement prostitution has been regulated in Article 59 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection. one of cases like ,six women who were arrested by the police were transacting prostitution in a hotel. One of the six womens is a child who is still about 15-year-old and still junior high school. The problems raised in this research are: 1. What are the factors that cause the practice of child prostitution in Padang city? 2. What is the effort of the Padang city police to stop the practice of child prostitution? In this study the researcher uses a sociological legal approach with the data used are primary data and secondary data with qualitative data analysis. Data collection techniques used are interviews and observations. Conclusions: 1) The reasons of the subject doing prostitution are economic factors that are insufficient for children materially, environmental factors around children that greatly affect the nature of children and also the factors of child interaction with their age that are more than themselves because of the increasingly advanced development and lifestyle. 2) The society also has important role in stoping the practice of child prostitution. If the society cares about each other,then the practice of child prostitution can be stoped.
Â
Keywords : Implementation of law, Eradicate, Prostitution, Child
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Prenadamedia Group, Jakarta
Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grafika, Jakarta,
ECPAT Indonesia, 2008, Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak Dari Bahaya Eksploitasi Seksual Komersial, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan
H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionaloisme dan Reformasi Polri), Lakbang Mediatama, Surabaya
Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Heri Tahir, 2010, Sistem Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
Jawahir Thontowi, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Fahima, Yogyakarta
Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System A Social Science Prespective, Russel Sage Foundation, New York.
P.A.F Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Paisol Burlian, 2016, Patologi Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.
Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta
Satjipto Rahardjo, 1985, Masalah-Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, CV. Sinar Baru, Bandung.
Soedjono, 1978, Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil, Karya Nusantara, Bandung
Soejono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
------------------------, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta
Sudikno Mertokusumo, 2015, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta
Suharmi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta
W.J.S Poerwodarminto, 1952, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)
Sumber lain
Ahsanul Walidain, Law to Fix, http://www.jenis-jenis tindak pidana, diakses Selasa pukul 18:49 WIB
Cahwatu Aji, 2009, Peranan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum,http://kejaribanyumas.blogspot.co.id/2009/01/peranan-masyarakat-dalam-penegakan.html diakses pada jam 16.30 hari Rabu 7 Agustus 2018.
ECPAT Internasional, 2001, Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Harian Haluan, “Siswi SMP Dijadikan Pelacurâ€, Edisi Jumat 26 Februari 2016.
Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, makalah dalam www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, www.kpai.go.id, diakses Selasa pukul 19:03 WIB
Polisi-Wikipedia, http://id.m.wikipedia.org, diakses pada hari Rabu pukul 01:33 WIB
United Nations Office of High Commissioner for Human Rights, ‘Internasional Instruments Concerning Trafficking in Person’ (August 2014)
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/IntInstrumentsconceringTraffckingperson_Aug2014.pdf>diakses 24 Februari 2018 pukul 20:10 WIB.
Zulvi Kurniawan, Pengertian Pelacuran, http://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html, diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pkl 21.24 WIB
