UPAYA POLISI AIR DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL SERAT OPTIK BAWAH LAUT
Abstract
ABSTRACT
Theft of an underwater fiber optic cable is a criminal offense that violates Article 38 of Law Number 36 Year 1999 concerning Telecommunications. On May 25, 2016 the Riau Islands Regional Police have arrested KM REVA-2 GT 15, which was led by Ajuwadin Bin LA Idirisa who sailed from the port of Kijang-Bintan to the sea to cut the submarine fiber optic cable without a Sail Agreement. Formulation of the problem. (1) How is the efforts of the Riau Islands Regional Water Police in combating criminal acts of stealing underwater fiber optic cables? (2) What are the obstacles faced by the Riau IslandsRegional Water Police in combating the crime of theftunderwater fiber opticcables?This type of research is sociological juridical, data sources are primary data and secondary data.Data collection techniques are interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. Conclusion of research results:(1)The efforts made by theRiau Islands Water Police in eradicating the theft of underwater fiber opticcables namely:preventive efforts and repressive efforts. (2)The obstacles faced by the Riau Islands Water Police in eradicating the theft of underwater fiber optic cable in the form of internal and external factors. Internal constraints in the form:law enforcement, human resources, facilities and infrastructure. External constraints in the form: community factors and weather factors.
Keywords: Effort, Water Police, Theft, Fiber Optic Cable.
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Abdul Kadir Muhammad, 2004, HukumdanPenelitianHukum, Citra AdityaBakti, Jakarta.
Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang.
Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
, 2014, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.
Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Fajar Interpratama, Semarang.
Gouzali Saydam, 1997, Prinsip Dasar Teknologi Jaringan Telekomunikasi, Angkasa, Bandung.
, 2006, Sistem Telekomunikasi di Indonesia, Alfabeta, Bandung.
Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik, Alumni, Bandung.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Paulus Hadisuprapto, 1997, Jurvenile Delinquency, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soedarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Univesitas Indonesia Pers, Jakarta.
Zainudin Ali, 2000, MetodePenelitianHukum, SinarGrafika, Jakarta.
PeraturanPerundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/53/x/2002 tanggal 17 Oktober Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
PeraturanKepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
tentangSusunanOrganisasidan Tata KerjaPada Tingkat Kepolisian Daerah.
SumberLain :
S Supartono, dkk, 2018, Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut Pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 Dalam Rangka Keamanan Maritim, http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/download/238/219 diakses tanggal 3 April 2019 pukul 00.12 WIB.
Yushandrino Ramadilesta, 2018, Kekurangan dan Kelebihan Kabel Fiber Optik, https://catatanshand.blogspot.com/2018/04/kekurangan-dan-kelebihan-fiber-optik.htnl?m=1 diakses tanggal 8 April 2019 pukul 21.20 WIB.
