PENERAPAN PEMBAYARAN BUKTI PELANGGARAN SECARA ELEKTRONIK (E-TILANG) OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS
Abstract
ABSTRAK
Enforcement of traffic violators can be used as electronic evidence in court as regulated in Article 272 Paragraphs (1) and (2) of Law 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation on November 9, traffic violations occurred on the market the culprit named Sandy on a traffic police ticket using an electronic system. Formulation of the problem are socio legal resescht: (1) How is the application of the payment of evidence of electronic violations by the Padang City Police Department for traffic violations? (2) What are the obstacles encountered by the Padang City Police Department in carrying out payment of electronic evidence of violations against traffic violators? This type of research is. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques are through interviews and study of data documents analyzed qualitatively. Conclusions of research are: (1) Traffic police dismiss traffic offenders, traffic police use electronic tickets to traffic violators, then traffic police hold the vehicle registration / driver's license as collateral. The violator was given a Briva number by the police to pay a fine to the bank, then the violator submitted proof of payment to the police to retrieve the STNK / SIM that was detained, (2) Obstacles in the application of electronic ticketing in Police Padang City namely juridical and non-juridical constraints.
Keywords: Implementation, E-Ticket, Traffic, Violation.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Bisri Ilham, 1998, Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
Kunarto,1996, Merenungi Kritik Terhadap Polri, PT. Cipta Manunggal, Jakarta.
Moh.Nazir, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.
Muhar Junef, 2014, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas, Muhar Junef, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.
R. Abdoel Djamali, 2005, Hukum Pengantar Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
S.F. Marbun dalam Ridwan H.R. 2007 Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sadjijono, 2010, Mematuhi Hukum Kepolisian, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
Satjipto Raharjo, 2003, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Makalah Seminar Nasional, Jakarta.
Setiyanto, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 TentangLalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di PolresRembang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
Sona Seki Halawa, 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sinar Grafika, Jakarta.
SuharismiArikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Peraturan MA (Perma) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
C. Sumber
LainIndrayanti, 2015, Penerapan E-Tilang Di Indonesia,http://indrayanti-prastica fisip15.web.unair.ac.id/artikeldetail165462Egovernance-ANALISIS%- PENERAPAN %-20ETIL ANG %20DI % 20INDONESIA.html.
Bayumarhaenjati, 2017, Polresta Padang TerapkanTilangElektronik, https://www. beritasatu.com/nasional/414011/polresta-padang-terapkan-tilang-elektronik.
,
.
.
