PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER GIGI KARENA MALPRAKTIK OPERASI GIGI MENYEBABKAN LUKA PADA MULUT PASIEN ( STUDI PERKARA NOMOR 257/PID.B/2015/PN.DPS)
Abstract
ABSTRACT
Dentists are authorized by the government in accordance with the actions provided. Authority based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 512 / MENKES / PER / 2007 concerning Practice License and Implementation of Medical Practices. On January 15, 2013 the patient underwent surgical extraction of the tooth in order to have a denture inserted, but when the tooth extraction was done, it resulted in injury to the patient's mouth and the patient could not undergo his work as a singer. formulation of the problem: 1) how is criminal liability in the case of Decision Number 257 / PID.B / 2015 / PN.DPS 2) how is the judge's consideration in imposing a criminal action on a doctor in case Number 257 / PID.B / 2015 / PNDPS. This research used a normative approach. This study examined  Decision Number 257 / PID.B / 2015 / PN.DPS. Data collection techniques were  carried out using document studies and qualitative data analysis. From the research it was concluded: (1) The form of criminal liability of the defendant was subject to a 5-month prison sentence. (2) Judges use judicial and non-juridical considerations such as evidence, witness statements.
Keywords: Criminal Liability, Judge Judgment, Dentist.
References
Daftar Pustaka
A. Buku-buku
Adami Chazawi, 2002, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
Ari Yulianto dan Helmi, 2010, Hukum Pidana Malpraktik Medik, CV. Andi, Yogyakarta
Chairul Huda, 2013, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Jhoni krisnan, 2008. Tesis. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Universitas Diponegoro.
Muhammad Rusli, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Muntaha, 2017, Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
Sri Siswati, 2017, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan, Rajawali Pers, Depok.
Sudarto, Cetakan Ke-2, 1990, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
C. Sumber Lain
Sinta, 2019, Malpraktik Medis, http://sinta.unud.ac.id.
Anonim, 2016, Pdgi.or.id/wp-content/uploads/2016/06/SKDGI/-2015.
Jogloabang, 2019, Penjelasan Umum Undang-Undang Tenaga Kesehatan, https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-36-2014-tenaga-kesehatan
