PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MEMPERJUAL BELIKAN PUPUK BERSUBSIDI NOMOR 177/Pid.Sus/2017/PN.Bla
Abstract
Abstract
Trading subsidized fertilizer without permission is a criminal offence governed by article 30 Jo article 21 paragraph (2) on the situation and distribution of subsidized fertilizers for the agricultural sector and criminal sanctions is governed by the Emergency Law No. 7 year 1955 on the investigation, prosecution and the judiciary of economic crimes. An example of a case of defendants proved deliberately to trade subsidized fertilizer without its authority. The formulation of research problems is: 1) How is criminal liability to the perpetrators who trade subsidized fertilizer without permission? 2) How is the judge's consideration in dropping the ruling on the perpetrators who trade subsidized fertilizer without permission? This research uses normative juridical approaches. The data source consists of secondary data, which includes primary, secondary and tertiary legal substances. Secondary Data is collected with document studies. The collected Data is analyzed qualitatively. From the results of the study can.
Keywords: criminal liability, fertilizer, unlicensed, subsidized.
References
DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta
Mulyani Sutedjo , 2010, Pupuk dan Cara Pemupukan, Rineka Cipta, Jakarta
Muladi dan Barda Nawawi Arief , 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, P.T Alumni, Bandung
Nafi Mubarok, 2015, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah
P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur
Reza Okta Marwendi,2017, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-usul Perkawinan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Hlm 29-34
Ronny Hanajito Soemitro,2001,Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,Ghalia Indonesia,Jakarta
Satochid Kartanegara, 1954-1955, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Mahasiswa PTIK Angkatan V
Sudarto, 1975, Hukum Pidana Jilid 1A, PSHM FH-UNDIP, Semarang
Teguh Prasetyo , 2015, Hukum Pidana, P.T Raja Grafindo Persada,Depok
Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
b. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/2013 Tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDAG/PER/6/2008 Tentang Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
C. Sumber Lain
Benny Rachman, 2011, Kebijakan Pupuk Bersubsidi: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis Manajemen dan Regulasi Jurnal Sosial Ekonomi dan Pertanian
Benny Rachman, 2009, Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian vol7, Bogor.
Maksindo,Pengertian pertanian, http://www.tokomesin/Pengertian_Pertanian.html , 20 Oktober 2019 20.00` wib.
NA AZIZ, 2017, Pertimbangan Majelis Hakim Memutus Perkara Dalam Hukum Positif, repo.lain-tulungagung.ac.id/4618/3/BABII.pdf, 21 Januari 2020 4.50
