PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
Keywords:
Keywords: Consideration, Judge, Criminal, Pharmacy, Circular PermitAbstract
Judges' considerations in imposing criminal decisions against perpetrators of criminal acts who deliberately distribute pharmaceutical preparations in the form of drugs that do not have a distribution license based on Article 106 Paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health and based on the decision Number 800 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pdg. Problem Formulation 1) What is the Judge's Consideration in imposing a criminal decision against a criminal who deliberately distributes pharmaceutical preparations in the form of drugs that do not have a distribution license? 2) What is the criminal responsibility of the perpetrator who deliberately distributes pharmaceutical preparations in the form of drugs that do not have a distribution license? Type of normative juridical legal research, the data source is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials; data collection techniques using document studies; and the data were analyzed qualitatively. Results of research 1) Judges' considerations in imposing criminal cases in case Number 800 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pdg, namely first through a series of considerations from juridical and non-juridical aspects 2) Criminal liability in case of decision Number 800 / Pid.Sus / PN . Pdg was indicted against the defendant Article 106 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, for his actions the Judge sentenced him to imprisonment of 8 (eight) months and a fine of Rp. 10,000,000, - (ten million rupiah) and a subsidiary for 1 (one) month in prison.References
A. BUKU-BUKU
Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Indonesia: Ghalia.
Amri Amir, 1997. Bunga Rampai Hukum Kesehatan. Jakarta: Widya Medika.
Bambang Suggono. 1996. Metodelogi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo
Hari Sasangka, 2003. Farmakologi. Jakarta: Sinar Grafika.
Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Kebijakan Teori-teori dan Pidana, PT.Alumni.
Moeljalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta
Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Soekidjo Notoatmojo, 2003. Penelitian dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Siti Khoiriyah, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
Soerjono Soekanto dan Sri 1Mamudji, 2018. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT 1Raja Grafindo Persada.
Zainuddun Ali, 2016. Metode penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
B. PERATURAN 1PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
SUMBER LAIN
Ambarwati, I. F. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar. Skripsi, 19-13.
Sosial, M. (2014). Studi 1Dokumen. Http://nashiha-sosmed.blogspot.cp.id/2014/07/studi-dokumen-kajian dokumen. html, 13-5.
