ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN INFORMASI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Authors

  • Marcello Guido I.M Faculty of Law, Bung Hatta University

Keywords:

Keywords: Sanctions, Abuse, Electronic Information.

Abstract

Electronic Information is very attached to modern times today, everyone can access electronic information freely with the help of technology, but not least also electronic information circulating in the middle of society is not true. Therefore the state needs to be present in providing sanctions on misuse of electronic information, because until this second there is always false information that is always in the update Kominfo, this proves law enforcement has not been effective, the misuse of electronic information is contained in Article 27 Until Article 37 law No. 11 of 2008 On ITE. The formulation of the problem is (1) How are sanctions against perpetrators of misuse of electronic information? (2) What is the impact of sanctions on internet users and perpetrators of misuse of electronic information?. This type of research is done with normative legal research using a variety of secondary data. Based on the results of research obtained: (1) the form of sanctions by the state against perpetrators of misuse of electronic information by conducting preventive and repressive law enforcement, preventive law enforcement is carried out by the government by creating an INSAN (Healthy and Secure Internet) program, while repressive law enforcement by imposing Sanctions in accordance with the ITE Act, (2) the impact of sanctions on perpetrators of misuse of electronic information is with the emergence of Virtual Private Network, and the emergence of BSSN to maintain cybersecurity.

References

A. BUKU-BUKU

A. Ahsin Thohari, 2004, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Lembaga studi dan advokasi masyarakat-ELSAM : Jakarta.

Andi Hamzah, 1992, Hukum Pidana Politik, Pradnya Paramita : Jakarta.

Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Daryanto, 2004, Memahami Kerja Internet, Yrama Widya : Bandung.

Elli Setiadi, 2011, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, Kencana : Jakarta.

Handoko, T.Hani, 1998, Manajemen dan Sumber Daya Manusia, Liberty : Yogyakarta

Maiyestati, 2005, Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta : Padang.

Moh.Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES : Jakarta.

_______________, 2009, Politik hukum Indonesia, Rajawali Press : Jakarta.

Mocthar Kusumaatmadja, 1978, Fungsi Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta : Jakarta.

Muladi, 2007, Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT Refika Aditama : Bandung.

Oetomo, Budi Sutedjo Dharma, 2002, Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi, ANDI : Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika : Surabaya.

Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Ctk. Pertama, Genta Publishing: Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty: Yogyakarta.

Sunyoto, Wendy, Aris, 2006, VPN Sebuah Konsep Teori dan Implementasi, BukuWebNetworking : Surabaya.

___________________, Ramadhana, SS, Ahmad, 2005, Membangun VPN Linux Secara Cepat, Andi : Jakarta.

Soerjono soekanto, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

_______________, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta

Tim Penelitin dan Pengembangan Wahana Komputer, 2004, Kamus Lengkap Jaringan Komputer, Salemba Infotek : Jakarta.

Wirawan, 2010, Konflik dan Manajemen Konflik, Salemba Humanika : Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Permerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

C. SUMBER LAINNYA

Abner, Khaidir, Mohammad Ridho Abdillah, Rizky Bimantoro, Weiby Reinaldy, "Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial", https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/, (diakses 28 Desember 2019).

Ambaranie Nadia Kemala Movaita, Bayu Galih, Selasa 22 Agustus 2017, "Kapolri Dorong Pencegahan Pelanggaran UU ITE Mulai dari Keluarga", Kompas.com, Jakarta, (Diakses 28 Desember 2019).

Jakarta webHosting, "kejahatan-kejahatan yang terjadi pada internet", http://blog.jakartawebhosting.com/info/kejahatan-kejahatan-yang-terjadi-pada-internet/, (diakses 15 oktober 2019).

Maxmanroe.com, "Pengertian Internet: Definisi, Fungsi, Manfaat, dan Dampak Internet", https://www.maxmanroe,com/vid/teknologi /internet/pengertian-e-commerce.html (diakses 15 Oktober 2019).

Mochamad Januar Rizki, "Perlukah Pemerintah Atur Perizinan VPN?", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d01e7c40702d/perlukah-pemerintah-atur-perizinan-vpn/, (diakses 4 Januari 2020).

Pernita Hestin Untari, Jumat 24 Mei 2019, "Alasan Penting Kominfo Tak Sarankan Penggunaan VPN", https://techno.okezone.com/read/2019/05/24/207/2059862/alasan-penting-kominfo-tak-sarankan-penggunaan-vpn, (diakses 4 Januari 2020).

Wikipedia, Kerusuhan, https://id.wikipedia.org/wiki/kerusuhan, (diakses pada 12 oktober 2019).

Zudan Arif Fakrulloh, tps://amp-kompas-com.cdn.amproject.org, (diaskses 19 oktober 2019).

Downloads

Published

2020-11-03