PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PT.ASTRA INTERNASIONAL TBK-TSO
Keywords:
Keywords: Agreement, Procurement of Goods/ServicesAbstract
Procurement agreements of Goods and Services are often made in the form of standard contracts, where a contract has been prepared in advance. The problem is: 1. How is theimplementation of the vehicle procurement agreement of the Cooperative Office and SMEs of West Sumatra Province with PT. Astra International TBK-TSO? 2. What are the obstacles faced in the implementation of the vehicle procurement agreement of the Cooperative Office and SMEs of West Sumatra Province with PT. Astra International TBK-TSO? This research uses a sociological juridical approach, the data used includes primary and secondary data. The results of this study are: 1. Implementation of vehicle procurement agreement of Cooperative Office and SMEs of West Sumatra Province with PT. Astra Internasional TBK-TSO is a written form (contract) in which this agreement is set forth in the Agreement Letter (Contract) Number: SP/KPA-Sekretariat/1/DISKOP-UKM/EP/2018 Dated November 22, 2018. 2. The obstacles faced in the implementation of the procurement agreement are the first,the delay of completion of the second work, the short time of implementation of the work, the third, the payment that is not in accordance with the achievement of the work.References
A. Buku-buku
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
___________, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982
____________, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
Amirudin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Arif Budimanta dkk, Indonesia Center for Sustainability Development, Jakarta, 2004
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Alumni, Bandung, 2005
Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1999
J. Satrio, Hukum Perjanjian, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 1992
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Rajawali Persada, Jakarta, 2003
Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Laskar Aksara, Jakarta, 2012
Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A. Bardin, Bandung, 1999
R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian Pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983
R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1981
________, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1986
________, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1985
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007
_______________, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, PT Mandar Maju, Bandung, 2000
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar ), Liberty, Yogyakarta, 1988
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan
C. Sumber Lain
https://www.google.com/search?q=pelaksanaan+perjanjian+pengadaannn+bibit+karet+&ie=utf-8&oe=utf-8
