PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA RUSUNAWA DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAYAK HUNI DI KOTA PADANG
Keywords:
Keywords: Role, Government, Development, RusunawaAbstract
The Government of Indonesia to spur the construction of flats, set out in Presidential Decree No. 22 of 2006 on Rusun. The construction of flats is a way of solving the problem of the needs of settlements and housing in crowded locations, especially in urban areas where the population is always increasing. Formulation of the problem:(1)How is the Role of the Government in the Fulfillment of Rusunawa's facilities and infrastructure in Padang?(2)What are the obstacles found by the City Government in the process of fulfillment of Rusunawa's facilities and infrastructure in Padang?(3)How are the efforts made by the Government to overcome obstacles in the fulfillment of Rusunawa facilities and infrastructure in Padang City? Type of Research: This study uses a sociological juridical approach, a sociological juridical approach is an approach by looking at something of a legal reality in society. Concluding the results of the research:(1)The role of the government in carrying out the implementation of the bill is an effort made by the Minister, governor, and regent / mayor in accordance with its authority, aspects of coaching carried out by the government in the form of planning, arrangement, monitoring and control.(2)Some problems are basically sourced in terms of supply and needs and limited funds, difficulty in land availability, difficulty obtaining permits(3)Government efforts in improving the environment of flats by socializing and improving infrastructure, facilities, and public utilities in flats and cooperating with relevant agencies to oversee the bill.References
A. BUKU-BUKU
A.P. Parlindungan, 2001, Komentar Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung.
Adrian Sutedi, 2010, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, Sinar Grafika, Jakarta.
Hutagalung, Arie Sukatanti, 1994, Condominium dan Permasalahannya, Suatu Rangkuman Perkuliahan, Elips Proyect-FH-UI, Jakarta
M. Suparno S. Dkk, 2005, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Murhaini Suriansyah, 2016, Hukum Rumah Susun Eksistensi dan Karakteristik dan Pengaturan, Laks Bang Grafika, Yogyakarta.
Suharismi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun
SNI 03-7013-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Lingkungan Rumah Susun
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum
B. SUMBER LAIN
Anwar Hamid dan Happy Santosa, 2010, Kriteria Rusunawa untuk Permukiman Kembali Masyarakat (Resettlement) Masyarakat Tepian Sungai Desa Batu Merah Kota Ambon, dalam Seminar Nasional Pascasarjana X-ITS, Surabaya 4 Agustus.
R. Lisa Suryani dan Amy Marisa, “Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi masalah Permukiman di Perkotaan” WWW.USU.ac.id.
