PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG
Abstract
Children are people who in Juvenile cases have reached the age of 8 (eight) years. But has not reached the age of 18 (eighteen) years and have never been married. pursuant to Article 60 of Act 3 of 1997 on Juvenile Justice. Children who are dealing with the law should be placed in a separate place with inmates who have been aged 21 years or more. and Article 18 of Law No. 12 Year 1995 on Corrections who explained that the child be placed in criminal prisons and registered child, but in this case, the implementation of Act No.3 of 1997 as mentioned above less realized in West Sumatra, which is Prisoners there are still children that were placed in prison Muaro Padang which is generally used for adult inmates. The problems discussed in this thesis is how the implementation and placement solutions Penitentiary inmate child in Padang. research methods used in this study is the sociological research methods. based on the results of research conducted through interviews, document study and analysis of qualitative data. taken conclusion that this article has not fit properly. though the child has excess prison capacity, the child should remain in prison to submit a child.
Keywords: Prisoners, Children, PrisonReferences
A. Buku-buku
Abdussalam, 2007. Hukum Perlindungan Anak Jakarta : Restu Agung.
Andi Hamzah, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta, Jakarta.
Anggono. Atribusi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Seragen
Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta 1989: Bhuana Ilmu Populer,
Emiliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bandung. 2005.: Utomo
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitiah Hukum, Jakarta, 1997, PT. Raja Grafindo Persada
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia. Bandung. 1997. Citra Aditya Bakti
Hadi Supeno, Eksploitasi Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2010, CV. Graha Putra
_____, Dekriminalisasi Anak, Jakarta,2010, CV. Graha Putra
Kansil,. C.S.T, dkk, Hukum Pidana, Jakarta, 1995, Sinar Grafika
Muhamad Ali, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, Jakarta, 2009, PT. Bumi Aksara
Muhammad Jhoni, dkk , Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bandung 1999, Citra Aditya Bakti
Topo Santoso, dkk, Kriminologi, Jakarta, 2001, PT. Raja Grafindo Persada
Waluyadi, Pengantar Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung, 1999, CV. Mandar Maju
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyrakatan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 1987 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Undang-undang Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak
Undang-undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Dan Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.
C. Sumber Lain
Hasil wawancara penulis dengan bapak.Efiandi. Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang Tgl 1 mei 2012.
