PERLINDUNGAN HUKUM ORDERAN FIKTIF BAGI PENGEMUDI DAN PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE GRAB DI KOTA PADANG (STUDI PENELITIAN: PT. GRAB INDONESIA KANTOR OPERASIONAL PADANG)
Keywords:
Legal Protection, Drivers, Users, Online Transportation.Abstract
Padang City online transportation is a problem due to legal uncertainty. UU no. 22 of 2009 online motorcycle taxis do not include public transportation. Problem formulation: 1) How is the legal protection for Grab online transportation drivers. 2) How is the legal protection for Grab online transportation users. 3) The form of arrangement for Grab's online transportation services. Types of Sociological Juridical research. Techniques through interviews. Data qualitatively. The results of the study: 1) Legal protection for online drivers if Grab's fictitious order compensates for losses. 2) Protection for online transportation users who experience losses Grab compensates according to Article 19 UUPK 3) In the city of Padang, there is no specific law that regulates the existence of online transportation.References
Buku-buku
Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Moh.Nazir, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung.
Peraturan Undang-undang
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Downloads
Published
2022-03-17
Issue
Section
Executive Summary
