PERAN POLISI MILITER DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI DENPOM 1/4 PADANG )
Abstract
Soldier who commit offenses will apply the Code of Military Criminal Law (KUHPM). Investigators who handle crimes committed by the Tni is Military Police. In the city of Padang was found that there is military crime fencing. The problem in this paper are: 1) how does the role of the Military Police in the investigation against members of the military who commit crimes fencing. 2) what are the obstacles facet by military police in soiving criminal cases fencing. This is a descriptive study, the socio-legal approach. Data used include primary data and secondary data, the data collected trough interviews and document study. Data were analized qualitatively. From the results of the study concluded that: 1) the ole of the Military Police is investigating any criminal incidents that occurred, the function is set on the Military Police Decree No. Kep I/III/2004 TNI commander. 2) constraints faced fenced goods that have been sold or transfereble, it wpuld require an investigation of teamwork in order to get maximum results.
Keywords : Military Police, investigation, fencing.References
Buku
.Abituren STHM V, 2001, Unsur-unsur Tindak Pidana di KUHP, KUHPM, UU Khusus dalam beracara di Pengadilan Militer
Andi Hamzah.2008.Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta:Rineka Cipta
-----------,.2010.Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP.Jakarta:Sinar Grafika
Bambang Sugono.1996.Metode Penelitian Hukum.Jakarta:Grafindo Persada
Didi Nazmi. 1992. Konsepsi Negara Hukum.Padang:Angkasa Raya
Laeden Marpaung.1991.Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik).Jakarta:Sinar Grafika.
Moch Faisal Salam.2006.Hukum Pidana Militer di Indonesia.Bandung:Mandar Maju.
Wirjono Pradjodikoro.1981.Azaz-azaz Ilmu Negara dan Politik.Jakarta:Erasco
Zainal Abidin Farid.1995.Hukum Pidana I, Jakarta:Sinar Grafindo
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, 2002, Kitab Undang-undangan Disiplin Militer
Sumber Lain
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/inde/php.)
Mabes TNI,Skep/352/X/2002,Buku Petunjuk Lapangan DETASEMEN POLISI MILITER
Mabes TNI, Keputusan Panglima TNI No/Kep/I/III/2004. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Miiter di Lingkungan TNI
Mabes TNI, Pengesahan Prosedur dan Mekanisme Kerja Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, Nomor.SKEP/306/IV/2002, Tanggal 12 April 2002.