PERAN POLISI MILITER DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI DENPOM 1/4 PADANG )

Authors

  • Doby Wadala Putra
  • Uning Pratimaratri
  • Yetisma Saini

Abstract

Soldier who commit offenses will apply the Code of Military Criminal Law (KUHPM). Investigators who handle crimes committed by the Tni is Military Police. In the city of Padang was found that there is military crime fencing. The problem in this paper are: 1) how does the role of the Military Police in the investigation against members of the military who commit crimes fencing. 2) what are the obstacles facet by military police in soiving criminal cases fencing. This is a descriptive study, the socio-legal approach. Data used include primary data and secondary data, the data collected trough interviews and document study. Data were analized qualitatively. From the results of the study concluded  that: 1) the ole of the Military Police is investigating any criminal incidents that occurred, the function is set on the Military Police Decree No. Kep I/III/2004 TNI commander. 2) constraints faced fenced goods that have been sold or transfereble, it wpuld require an investigation of teamwork in order to get maximum results.

Keywords : Military Police, investigation, fencing.

References

Buku

.Abituren STHM V, 2001, Unsur-unsur Tindak Pidana di KUHP, KUHPM, UU Khusus dalam beracara di Pengadilan Militer

Andi Hamzah.2008.Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta:Rineka Cipta

-----------,.2010.Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP.Jakarta:Sinar Grafika

Bambang Sugono.1996.Metode Penelitian Hukum.Jakarta:Grafindo Persada

Didi Nazmi. 1992. Konsepsi Negara Hukum.Padang:Angkasa Raya

Laeden Marpaung.1991.Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik).Jakarta:Sinar Grafika.

Moch Faisal Salam.2006.Hukum Pidana Militer di Indonesia.Bandung:Mandar Maju.

Wirjono Pradjodikoro.1981.Azaz-azaz Ilmu Negara dan Politik.Jakarta:Erasco

Zainal Abidin Farid.1995.Hukum Pidana I, Jakarta:Sinar Grafindo

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, 2002, Kitab Undang-undangan Disiplin Militer

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/inde/php.)

Mabes TNI,Skep/352/X/2002,Buku Petunjuk Lapangan DETASEMEN POLISI MILITER

Mabes TNI, Keputusan Panglima TNI No/Kep/I/III/2004. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Miiter di Lingkungan TNI

Mabes TNI, Pengesahan Prosedur dan Mekanisme Kerja Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, Nomor.SKEP/306/IV/2002, Tanggal 12 April 2002.

Downloads

Published

2013-10-18