PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Abstract
Legal protection of women's labor-related trafficking offenses stipulated in Law No. 39 of 2004, Act No. 21 of 2007, and some other legislation, but the crime of trafficking in people still occur so much power Indonesian workers who are victims. This study is an analysis of the problem, namely: protection 1. How Law Against Female Labor Overseas From the Crime of Trafficking in Persons pursuant to Act No. 39 of 2004?, 2. How legal protection of women workers from human trafficking crime by Law Number 21 Year 2007?, 3. What rehabilitation efforts against migrant workers as victims of human trafficking based on Government Regulation No. 9 of 2008?. This study uses descriptive research, with systematic normative juridical approach that is based on the laws and regulations in force and based on literature studies, in this study the researchers used legal materials. Based on the research results and conclusions generated discussion namely Law No. 39 of 2004, Act No. 21 of 2007 and Government Regulation No. 9 of 2008 by the substance contained some weaknesses such as the inconsistent settings, is broad, and complicate enforcement law in determining the law that are used to overcome the problems of human trafficking against women workers.
Keywords: Protection, Law, Trafficking, Human
References
A. Buku-buku
Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta.
Ari Hernawan, Perlindungan dan Pembelaan Tenaga Kerja Indonesia, Mimbar Hukum, Jurnal Berkala FH UGM, Vol. 19, No. 1, Februari 2007
Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
I Gusti Made Arka, Dirjen PPTKLN Depnakertrans, 2005, Peran dan Tanggungjawab Departemen Tenaga Kerja dalam Proses Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Makalah dalam Seminar tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri penyelenggara BPHN, FH Unair dan KAnwil Depkum dan Ham Prov. Jawa Timur, Surabaya.
Lilik Mulyadi, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta.
Mardjono Reksodiputro, 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta.
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
Ruth Rosenberg, 2003, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).
Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
Thauefiek Zulbahary, 2010, “Menilai Dampak Kebijakan Anti Perdagangan orang di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban”, Jurnal Perempuan (2010)
B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008
C. Sumber lain
Mahfud tefani. 2012, Metode penelitian hukum,http://artikelkomplit2011.blogspot.com/2012/07/metode-penelitian-hukum.html
Novelina, 2010, /skripsi kajian yuridis perlindungan hukum perdagangan orang, http://1xdeui.blogspot.com/2011/02/skripsi-kajian-yuridis- perlindungan. html
Nicolas Timothy, 2012, Perdagangan Manusia, TKI dan Buruh Paksa, http://felixkusmanto.com/2012/08/11/perdagangan-manusia-tki-dan-buruh-paksa/
Tri Hermintandi, 2011, sebuah Pengantar Tindak Pidana Perdagangan Orang, www. BADILAG.net.
Mahfudz Tefani,2013, Hukum UMM http:// forum. hukum umm. info/ index. Php ? topic = 190. 0
