KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012

Safriadi1, Uning Pratimaratri1, Yofiza Media1
1Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
e-mail: safriadi.adika@gmail.com

ABSTRACT
Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 was interpreted differently by District Court Judges (PN). This difference can be seen from the decision of the PN judges in deciding the authority of the general judiciary to resolve Islamic banking disputes after the Constitutional Court decision. This study aims to analyze the general judicial authority and considerations of PN Judges in deciding their authority to resolve Islamic banking cases. Normative legal research used in this research. The results of his research showed that the majority of PN Judges stated that they were not authorized to resolve Islamic banking disputes. The judge's consideration stated that he was authorized to resolve Islamic banking disputes, namely the agreement of the parties to the contract to choose PN and the type of case of unlawful acts.
Keywords: disputes, banking, sharia, religious courts.

A.	
PENDAHULUAN
Setelah Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, bank syariah dan nasabah masih ada yang mengajukan perkara ke peradilan umum. Gugatan diputus berbeda oleh Hakim peradilan umum. Ada yang memutus peradilan umum berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan ada pula yang menyatakan tidak berwenang. Perbedaan itu muncul karena adanya perbedaan penafsiran hakim peradilan umum dalam memahami putusan MK.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan tata hierarki peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara perbankan yang menjalankan prinsip syariah sejak tahun 2014-2022.
Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen. Bahan hukum dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu dengan mengedepankan mutu atau kualitas dan disajikan secara deskriptif untuk menguraikan hasil penelitian berdasarkan hukum.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.	Kewenangan Peradilan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Setelah Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Pada Putusan Hakim PN
Berdasarkan 19 putusan Hakim PN yang memutus sengketa perbankan syariah setelah putusan MK ditemukan bahwa kewenangan peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagai berikut:
Tabel 1 Status Kewenangan PN
No.	Status Kewenangan	Jumlah Putusan	
1.	Berwenang	3	
2.	Tidak Berwenang	16	
Sumber: Direktori Putusan MA RI 2022
Tabel 1 menunjukkan bahwa Hakim PN lebih cenderung menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak lagi berada di PN, tetapi telah dialihkan sepenuhnya kepada peradilan agama.
Hakim peradilan umum dalam memutuskan PN berwenang atau tidak berwenang menggunakan beberapa bentuk amar putusan. Hakim PN umumnya menggunakan amar bahwa PN X (PN disertai dengan nama pengadilan) berwenang atau tidak berwenang.
Penggunaan amar tersebut berbeda dengan pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA. Keputusan Ketua MA secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa amar untuk menyatakan PN tidak berwenang cukup dengan amar PN berwenang/tidak berwenang. Amar ini dinilai lebih tepat karena lebih tegas dan jelas. Apabila PN dinyatakan tidak berwenang, maka hal itu menunjukkan bahwa yang berwenang selain PN, seperti: pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Berbeda halnya apabila PN X dinyatakan tidak berwenang berarti kewenangan itu berada di PN Y atau PN Z. Contoh apabila PN Padang dinyatakan tidak berwenang, maka bisa jadi kewenangan PN Bukittinggi.
Hakim berbeda dalam memutuskan kapan waktunya untuk menjatuhkan putusan sela bahwa pengadilan negeri tidak berwenang. Artinya, putusan sela itu dijatuhkan setelah tahapan sidang yang mana. Hakim PN cenderung menjatuhkan putusan sela/akhir mengenai berwenang atau tidaknya PN dalam menyelesaikan perbankan syariah setelah tahapan persidangan dengan agenda duplik dari Tergugat. Hal ini memberikan gambaran bahwa mayoritas Hakim PN menjatuhkan putusan sela sebelum tahap pembuktian, baik pembuktian eksepsi (awal) maupun pembuktian perkara (lengkap). Perbedaan waktu dalam menjatuhkan putusan sela/putusan akhir terjadi karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas mengenai waktu untuk memutuskannya.
Hakim yang menjatuhkan putusan sela/akhir setelah agenda sidang tahap pembuktian berbeda mengenai pembuktian dibebankan kepada Penggugat atau Tergugat terlebih dahulu. Dari beberapa putusan di atas hanya ada 1 putusan yang memberikan kesempatan pertama kepada Penggugat untuk membuktikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
Apabila dihubungkan dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa pihak yang mendalilkan harus membuktikan dan pihak yang membantah harus pula membuktikan dalil bantahannya, maka seharusnya beban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat yang mengajukan perkara ke pengadilan negeri.
Putusan Hakim Peradilan Umum belum diterima secara penuh oleh para pihak. Hal itu dapat dilihat adanya upaya hukum. Penulis menemukan tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan Hakim dalam gugatan sederhana perkara perbankan syariah, ada 14 putusan yang diajukan banding oleh para pihak, dan ada 7 putusan banding yang diajukan kasasi oleh pihak. Dari 14 putusan yang diajukan banding oleh pihak, 13 putusan dikuatkan oleh tingkat banding, sedangkan 1 putusan dicabut oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tingkat pertama baik yang menyatakan PN berwenang maupun PN tidak berwenang tetap berlaku.
Pada tingkat kasasi, 5 permohonan kasasi telah ditolak oleh MA, 1 permohonan kasasi dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, sedangkan 1 permohonan kasasi masih dalam proses. Apabila permohonan kasasi Pemohon ditolak, maka hal itu berarti Hakim tingkat pertama dan banding dinilai oleh Hakim MA telah memutus perkara sesuai dengan kewenangannya dan tidak melampaui batas kewenangannya. Dari putusan tersebut, 18 putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), sedangkan 1 putusan lagi dalam proses upaya hukum kasasi.
B.	Pertimbangan Hakim PN Dalam Memutuskan Kewenangannya Untuk Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Setelah Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012
Hakim memutuskan bahwa PN berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan pertimbangan sebagai berikut:
1.	Para pihak telah sepakat dalam akad untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang dihadapinya melalui pengadilan negeri.
2.	Perkara atau perselisihan yang diajukan oleh Para Pihak merupakan perkara perbuatan melawan hukum
Pertimbangan Hakim PN menyatakan bahwa PN tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan setelah Putusan MK sebagai berikut:
1.	Kompetensi absolut penyelesaian perkara perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah sepenuhnya berada di pengadilan agama.
2.	Pengadilan negeri dan arbitrase tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara perbankan yang secara kelembagaan dan kegiatan usaha menjalankan prinsip syariat Islam.
3.	Para Pihak telah sepakat dalam akad untuk memilih arbitrase atau lembaga lain dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
4.	Mahkamah Agung RI telah menerbitkan aturan tentang pengadilan yang berwenang guna mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi.
5.	Kesepakatan bank syariah dan nasabah untuk menunjuk PN sebagai lembaga yang menyelesaikan segala sengketa yang dihadapi dibuat setelah Putusan MK. Dasar yang digunakan Hakim adalah Pasal 28I UUD 1945.
KESIMPULAN DAN SARAN
A.	Kesimpulan
1.	Kecenderungan Hakim Pengadilan Negeri (PN) menyatakan peradilan umum tidak lagi berwenang untuk memutus perkara perbankan yang menjalan prinsip syariah, tetapi telah dialihkan kepada pengadilan agama.
2.	Pertimbangan Hakim PN memutuskan peradilan umum berwenang: Para pihak telah sepakat dalam akad untuk menyelesaikannya melalui PN dan perkara yang diajukan merupakan perkara perbuatan melawan hukum. Alasan Hakim menyatakan tidak berwenang: perkara perbankan syariah merupakan kewenangan mutlak peradilan agama, PN dan arbitrase syariah tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah putusan MK, para pihak telah sepakat untuk memilih lembaga lain, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan aturan untuk mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan para pihak sepakat dalam akad untuk memilih PN setelah Putusan MK tersebut.
B.	Saran
1.	Nasabah dan Bank dalam mengajukan perkara sengketa perbankan syariah diharapkan memperhatikan kewenangan absolut suatu pengadilan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikannya.
2.	Hakim peradilan umum dalam memutuskan kewenangan absolut peradilan umum agar menggunakan amar “menyatakan PN tidak berwenang” tanpa disertai nama PN sehingga amarnya tegas, jelas, dan tidak multitafsir.
3.	Peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai alasan pihak bank syariah atau nasabah lebih memilih untuk memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan umum daripada memilih peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA
A.	Buku-Buku
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram.
I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
B.	Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
C.	Sumber Lain
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/