PERANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN DALAM MENDUKUNG ELIMINASI PENULARAN HIV, SIFILIS, DAN HEPATITIS B DARI IBU HAMIL KE ANAK DI KABUPATEN MERANGIN

Authors

  • Fadya Primi Putri Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Keywords:

Triple Elimination, HIV, District Health Office

Abstract

Interventions to reduce HIV, Syphilis, Hepatitis B are carried out by the Ministry of Health through the Minister of Health Regulation Number 52 of 2017 concerning Elimination of HIV, Syphilis, and Hepatitis B Transmission from mother to child. In Jambi Province, it is known that the number of positive HIV/AIDS cases tends to increase. The problems discussed are: 1.What is the role of the Merangin District Health Office; 2. What are the obstacles of the Merangin District Health Office; 3. What are the efforts of the Merangin District Health Office in overcoming obstacles in supporting the elimination of mother-to-child transmission of HIV, Syphilis, and Hepatitis B. This research uses the method of empirical juridical approach. Conclusions: 1. The Merangin District Health Office is less than optimal in implementing the triple elimination program (utilization of reagents, program integration); 2. The obstacles faced are: human resources are not evenly distributed and there is no special budget (still part of the budget for pregnant women services), and the level of public understanding is still lacking; 3. Efforts that will been made are socialization, guidance and assistance in clinical governance; coordination with related cross-programs and cross-sectors; increase human resource capacity.

References

Buku-buku

Aris Prio Agus, dkk, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Kementerian Kesehatan, 2019, Pedoman Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B Dari Ibu Hamil ke anak, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta.

Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Unversitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

Phillippe Nonet dan Philip Selznick, 2003, Law And Society in Transition : Toward Responsive Law, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

Sumber Lain

Ahmad N, Kusnanto H. Prevalensi Infeksi Virus Hepatitis B Pada Bayi dan Anak yang Dilahirkan Ibu dengan HbsAg Positif. BKM Journal of Community Medicine and Public health. 2017, (33)

Khumaedi AI, Gani RA, Hasan I. Prevention of Hepatitis B Vertical Transmission: Focus on Antenatal Antiviral Administration. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 2016, (3)

UNAIDS. Ending AIDS: Progress Toward The 90-90-90 Targets. Geneva: UNAIDS, 2017.

Yi P, Chen R, Huang Y, ZhouR, Fan X. Management of Mother-to-child-transmission of Hepatitis B Virus : Propositions and challenges. Journal of Clinical Virology. 2016, (77)

Downloads

Published

2024-03-19