PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIPERKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA PADANG
Keywords:
legal protection, women, victims, human traffickingAbstract
Protection for victims of human trafficking is regulated in Law Number 21 of 2027 concerning TPPO, in addition to being regulated in the Law on Protection of Witnesses and Victims, and the Criminal Procedure Code. Victims of human trafficking who are employed as commercial sex workers in Padang City require protection from the Padang Police and the Padang City Social Service. In 2023, there was one case handled by the Padang Police. Problem formulation: 1) How is the legal protection for female victims of human trafficking who are employed as prostitutes? 2) What obstacles have been found by the Padang Police and the Padang City Social Service in providing legal protection for female victims of human trafficking who are employed as prostitutes? This research is a sociological legal research. Data sources consist of primary data and secondary data. Data were collected through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. Research results: 1) Legal protection for female victims of human trafficking who are employed as prostitutes can be carried out through rehabilitation, coaching, psychological, and medical care; 2) Obstacles in the implementation of legal protection for female victims who are employed as prostitutes are greatly influenced by the victim's legal culture. Victims’ education and knowledge, as well as trust in the authorities influence victims’ actions. Victims do not want their cases to be investigated and processed because they feel ashamed.References
A. Buku-buku
Arief, B. N. (2007). Masalah
Penegakan Hukum dan Kebijakan
Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan.
Kencana, Jakarta.
Ali, M., & Pramono, B. A. (2011).
Perdagangan Orang: Dimensi,
Instrumen Internasional dan
Pengaturannya di Indonesia. Citra
Aditya Bakti, Bandung.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang RI No. 2. Tahun (2002)
tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Undang-Undang RI No.13. Tahun
(2006). tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.Undang-Undang RI Nomor 21. Tahun
(2007). tentang pemberantas
tindak Pidana perdagangan Orang.
C. Sumber Lain Jurnal
Albar, M. H. Y., Pujiono, B., &
Windradi, F. (2023). Perlindungan
Hukum bagi Perempuan sebagai
Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang oleh Suami.
Unes Law Review, 6(2).
Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi
Kepolisian Untuk Meningkatkan
Kepercayaan Publik terhadap
Penegak Hukum. Legalitas:
Jurnal Hukum, Vol. 12(1).
Amashya, K., & Prihatmini, S. (2022).
Penegakan Hukum Pidana
terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Orang dengan
Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh
Ginjal Melalui Media Sosial
Facebook. Interdisciplinary
Journal on Law, Social Sciences
and Humanities,
Putri, C. N. S. (2024). Hasil
Wawancara dengan Cyndha Nita
Sukmana Putri, SH.
Brigadir/96040045. Bantara
Unit/PPA Polresta Padang. Unit
Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polresta Kota Padang.
Sumiyati, H. R., & Kuspraningrum, E.
(2007). Upaya Kepolisian dalam
Penegakan Hukum terhadap
Tindak Pidana Perdagangan
Wanita dan Anak di Kota
Samarinda Provinsi Kalimantan
Timur. Risalah Hukum, Vol. 3(1).
Surbakti, D. P., Siagian, S., & Nasution,
E. R. (2020). Bentuk Perlindungan
Bagi Perempuan yang
Dipekerjakan Sebagai Pekerja
Seks Komersil (PSK). De Lega
Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).
