TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Keywords:
criminal act, land encroachment, RSUD Bukittinggi, law enforcementAbstract
This study examines land encroachment on the Bukittinggi City Regional General Hospital (RSUD)
despite Supreme Court Decision No. 330K/TUN/2020 affirming the city’s ownership. Although
Article 385 of the Indonesian Criminal Code criminalizes unlawful land occupation, enforcement
remains weak due to social, political, and administrative factors. Using a socio-legal approach with
document studies and interviews, the research applies Robert B. Seidman’s theory of law operation.
Findings show weak asset supervision, low public legal awareness, and government inaction drive
continued encroachment. Strengthening inter-agency coordination, law enforcement, and community
legal education is recommended to protect public assets and close the gap between law and practice.
References
A. Buku-buku
Boedi Harsono, Hukum Agraria
Indonesia Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah,2008,
Penerbit Djambatan, Jakarta
Soerjono Soekanto, 2007, FaktorFaktor yang Memperngaruhi
Penegkan Hukum, Rajawali Press,
Jakarta
Supriyadi, 2010, Aspek Hukum Tanah
Aset Daerah: Menemukan
Keadilan, Kemanfaatan dan
Kepastian atas Eksistensi Tanah
Aset Daerah, PT. Prestasi pusta
karaya, Jakarta
Sutedi, Adrian. Hak Atas Tanah dan
Pendaftarannya. Jakarta: Sinar
Grafika, 2012.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Kitap Undang-Undang
Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
tentang Undang-Undang
Kitap Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 51 Tahun
tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Izin Yang Berhak
Atau Kuasanya.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pelaksanaan
Konversi Hak Penguasaan Atas
Tanah Negara dan Ketentuanketentuan.
Peraturan Menteri Agraria Nomor 21
Tahun 2020 tentang Penanganan
dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
C. Sumber Lainnya
Arkanudin, 2009, Resolusi Konflik
Pertanahan Berdasarkan Pranata
Adat, 26 Maret
,http://arkandien.blogspot.com
BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Bukittinggi Tahun
Frieska Jayanti Datau, Fenty U.
Puluhulawan dan Avelia Rahma
Y.Mantali, 2023, “Analisis
Efektifitas Pasal 385 KUHP dalam
Penanggulangan Penyelesaian
Perkara Penyerobotan Tanah yang
Terjadi di Indonesia”, Jurnal Ilmu
Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1
Jamiuddin Marbun dkk, 2021,
“Penyerobotan Tanah Dalam
Persfektif Hukum Pidana”, Jurnal
Rectum, Volume 3, Nomor 2
Jimly Asshiddiqie, Penegakan
Hukum,http://www.jimly.com,
diakses pada tanggal 11 Desember
Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia, 2023, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022, Kemenkes
RI
