TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Authors

  • Tasnim Fajry Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
  • Lis Febrianda Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
  • Boy Yendra Tamin Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Keywords:

criminal act, land encroachment, RSUD Bukittinggi, law enforcement

Abstract

This study examines land encroachment on the Bukittinggi City Regional General Hospital (RSUD)
despite Supreme Court Decision No. 330K/TUN/2020 affirming the citys ownership. Although
Article 385 of the Indonesian Criminal Code criminalizes unlawful land occupation, enforcement
remains weak due to social, political, and administrative factors. Using a socio-legal approach with
document studies and interviews, the research applies Robert B. Seidmans theory of law operation.
Findings show weak asset supervision, low public legal awareness, and government inaction drive
continued encroachment. Strengthening inter-agency coordination, law enforcement, and community
legal education is recommended to protect public assets and close the gap between law and practice.

References

A. Buku-buku

Boedi Harsono, Hukum Agraria

Indonesia Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah,2008,

Penerbit Djambatan, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2007, FaktorFaktor yang Memperngaruhi

Penegkan Hukum, Rajawali Press,

Jakarta

Supriyadi, 2010, Aspek Hukum Tanah

Aset Daerah: Menemukan

Keadilan, Kemanfaatan dan

Kepastian atas Eksistensi Tanah

Aset Daerah, PT. Prestasi pusta

karaya, Jakarta

Sutedi, Adrian. Hak Atas Tanah dan

Pendaftarannya. Jakarta: Sinar

Grafika, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

tentang Kitap Undang-Undang

Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

tentang Undang-Undang

Kitap Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Undang-Undang Nomor 17 Tahun

tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 51 Tahun

tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Izin Yang Berhak

Atau Kuasanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9

Tahun 1965 tentang Pelaksanaan

Konversi Hak Penguasaan Atas

Tanah Negara dan Ketentuanketentuan.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 21

Tahun 2020 tentang Penanganan

dan Penyelesaian Kasus

Pertanahan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3

Tahun 2020 tentang Klasifikasi

dan Perizinan Rumah Sakit

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah

C. Sumber Lainnya

Arkanudin, 2009, Resolusi Konflik

Pertanahan Berdasarkan Pranata

Adat, 26 Maret

,http://arkandien.blogspot.com

BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kota Bukittinggi Tahun

Frieska Jayanti Datau, Fenty U.

Puluhulawan dan Avelia Rahma

Efektifitas Pasal 385 KUHP dalam

Penanggulangan Penyelesaian

Perkara Penyerobotan Tanah yang

Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1

Jamiuddin Marbun dkk, 2021,

Rectum, Volume 3, Nomor 2

Jimly Asshiddiqie, Penegakan

Hukum,http://www.jimly.com,

diakses pada tanggal 11 Desember

Kementrian Kesehatan Republik

Indonesia, 2023, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022, Kemenkes

RI

Downloads

Published

2025-09-20