IMPLEMENTASI MEDIKOLEGAL PENGHENTIAN ATAU PENUNDAAN TERAPI BANTUAN HIDUP PADA PASIEN TERMINAL STATE YANG DIRAWAT DI RSUD AHMAD RIPIN MUARO JAMBI
Keywords:
medicolegal, withdrawal, withholding life support, terminal state patientAbstract
A study examined the medicolegal implementation of withdrawing or withholding life support
in terminal state patients at Ahmad Ripin Regional Hospital, as regulated by the Minister of
Health Regulation Number 37 of 2014. The research, using sociological juridical methods and
qualitative analysis, found several key issues. The hospital lacks a specific written protocol for
this procedure. The primary obstacles include family rejection and their difficulty
understanding complex patient conditions. To address this, doctors have focused on intensive
communication and education with families, and medical socialization for relevant staff.
References
A. Buku-Buku
K. Bertens, 2011, Etika Biomedis,
PT. Kanisius, Yogyakarta.
Dedi Alamsyah, 2012, Manajemen
Pelayanan Kesehatan, Nuha
Medika, Yogyakarta.
Maiyestati, 2022, Metode
Penelitian Hukum, LPPM
Universitas Bung Hatta,
Padang.
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu
Hukum. PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No 28 Tahun 2024
tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang
No 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2014 tentang
Penentuan Kematian dan
Pemanfaatan Organ Donor.
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
Tahun 2008 tentang
Persetujuan Tindakan
Kedokteran.
C. Sumber Lain
Agung Sediatmojo, dkk, 2021,
Terapi Bantuan Hidup
(Withdrawing Of Life
Support) Dalam Perawatan
Jurnal Ilmiah Hukum,
Vol.7/No.1/2021, Fakultas
Hukum Universitas Merdeka
Madian, Kota Madiun.
Anindyo Pradipta Suryo, dkk, 2023,
Dokter atas Tindakan
Penghentian atau Penundaan
Terapi Bantuan Hidup yang
Sia-Sia (Futile) pada Pasien
Hukum Kesehatan,
Vol.9/No.2/2023, Program
Magister Hukum Kesehatan
Universitas Katolik
Soegijapranata, Semarang.