PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PESISIR SELATAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGGA (STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES PESISIR SELATAN

Authors

  • Fajri Busta Rianda Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
  • Febrina Annisa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Keywords:

PPA Unit, Domestic Violence, Women Protection. Domestic Violence Victims

Abstract

The existence of the Women and Children Protection Unit (PPA Unit) is essential due to the high incidence of violence against women and the perception that domestic violence is a private matter that should not be reported, resulting in many cases remaining hidden. According to Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the police are responsible for maintaining public security and providing prot This research aims to analyze the role of the PPA Unit in protecting women victims of domestic violence and to identify the obstacles and solutions in handling such cases. This study uses a socio-legal (juridic The results show that the PPA Unit plays an important role in protecting victims through victim-oriented services, including receiving complaints, assessing victims’ conditions, coordinating medical examinations (visum et repertum), providing temporary protection, and conducting investigations. However, several obstacles remain, such as victims’ reluctance to report, economic dependence, social stigma, and limited supporting facilities. Efforts to overcome these obstacles include strengthening human resources, improving cross-sector coordination, and increasing public legal awareness.

References

a. Buku

M. Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, Medan.

Fibrianti, 2020, Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB), Ahlimedia Press, Malang.

FebrinaAnnisa, dkk, 2025, Pengantar Kriminologi, PT Sada Kurnia Pustaka,Banten.

Badriyah Khaleed, 2015, Penyelesaian Hukum KDRT, cet. Ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Mansur Fakih, 1999, Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar,Yokyakarta .

b. PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diksriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 15 Tahun 2007 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Polri.

c. Sumber Lainnya

Alfatit Yurlan, 2025, Diduga Lakukan KDRT, Seorang Pria di Pesisir Selatan Ditangkap Polisi, Lintas Republik, https://lintasrepublik.com/2025/09/26/diduga-lakukan-kdrt-seorang-pria-di-pesisir-selatan-ditangkap-polisi/.

Badan Pusat Statistik, (BPS) https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA1IzI=/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html

Downloads

Published

2026-03-13