PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Abstract

ABSTRACT
Legislative Council is the element of the regional administration along with the local government, In carrying out its duties Parliament has legislative function, the function of the budget, and monitoring functions. Parliament conducted surveillance on the local financial cover as outlined in the budget . In the execution of City Council District Fifty as comptroller less area to function as a watchdog on well , so there was problems such as disbursement of grant funds which are not effective . The formulation of the problem , among others . Is the function of the authority of City Council District Fifty ? Whether as a result of the refusal of local finance law by City Council District Fifty ? and what efforts were made by the City Council District Fifty overcome obstacles in the area of financial supervision ? The purpose of this study was to determine the functions and authority of City Council District Fifty, Is due to the refusal of local finance law by City Council District Fifty and efforts made by the District Fifty City Council in overseeing the financial area. This type of research is a sociological study of law with the data collection technique is to conduct interviews directly to the Office of City Council District Fifty . Based on the results of the study showed that the lack of oversight functions in the District Fifty City caused no imbalance between the human resources with local legislators Regional Goverment .
Keywords : Parliament , Monitoring , Regional Finance

Daftar Pustaka
Dasril Radjab, 2005. Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rineka Cipta, jakarta.
Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976. Balai Pustaka, Jakarta.
Soerjono Soekanto,1984, pengantar penelitian hukum, UI-press.
Burhan Bungin, 2001, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya, Airlangga University Press
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD.
Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Penjelasan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.
Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013.
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2003. Otonomi Daerah,Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao, 2003. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. PT.Asdi Mahasatya.
Sujamto. 1994. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Bahrullah Akbar, Fungsi Pengawasan DPRD “comptroller atau Auditor” http://keuangannegara.com/kolom-pakar/120/fungsi-pengaasan-dprd-comptroller-atau-auditor.html.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta – Indonesia, Kursus Keuangan Daerah http://feb.ugm.ac.id/id/penelitian-dan-pelatihan/kursus-keuangan-daerah.html.
Haspiana Halik.(Tugas) Pengertian Fungsi, Peran dan Peranan. ana- dgmcs.blogsspot.com/2011/04/tugas-pengertian-/-fungsi- perandan.html.
M. Hamam al Mahmud. Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah & APBD http://mhamamalmahmud.blogspot.com/2013/04/sistem-pengawasan-terhadap.html.
Nuraeni, S.Sos, M.Si. Pengertian DPRD.
http://www.dprd.serangkota.go.id/tentang_dprd/pengertian.
Riny Agustina. Pengertian Hak dan Kewajiban. rinny- agustina.b;logspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan- kewajiban.html.
.