Pelaksanaan Pencekalan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Kantor Imigrasi Padang

Authors

  • Wawan Kurnia
  • Fitriati Fitriati
  • Syafridatati Syafridatati

Abstract

As the number corruptors who try to escape to the abroad for protecting themselves from the crime investigation process before being held or carried out, hence, it is required the role of immigration in order to avoid the corruptors go out from Indonesian territory. Formulation of the problems are: 1) how the implementation of the ban to the suspect of corruption by immigration office in Padang.  2) what problems were found in the implementation of the ban to the suspect of corruption by immigration office in Padang. The method that used in this thesis is a sociological judicial.  It is a legal research method that emphasize practical in the field and connecting it with the prevailing laws and regulations and focus on observation of the effectiveness from the law itself. The implementation of the ban that is done by immigration Padang in doing ban to the suspect of corruption is by waiting for the directorate general of immigration center request to avoid the suspect concerned in order not to leave the territory of Indonesia. That is to not allow him goes out of the territory of Indonesia when she/he requests the permission of it. The problems were found by immigration authorities to the suspect in the prevention of corruption are slow demand by concerned parties such as the police, judiciary, combating corruption commission to avoid that suspect and the renewal period of prevention that is dilatory to be extented. So that, that suspect can go out from the Indonesia territory.

Keyword: implementation, banning, suspect, corruption offenses

References

Ajat Sudrajat Havid, 2008. Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

E Utrecht, 1986. Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Evi Hartanti, 2007. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Iman Santoso, 2007. Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention, Againt Trannational, Organized Crime, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Sihar Sihombing, 2013. Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.13, Rajawali Press, Jakarta.

Syofyardi, Makalah, 2005. Teknik Pengumpulan Data yang disampaikan pada Lokakarya Teknik Penulisan Proposal Penelitian Untuk Staf Pengajar Kelompok Sosial di Lingkungan Universitas Bung Hatta, tanggal 19-22 Desember.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sumber Lain

Detiknews.com, cegah koruptor lebih cepat kpk gandeng ditjen imigrasi,http://news.detik.com/read/2012/10/25/155853/2073128/10/cegah-koruptor-lebih-cepat-kpk-gandeng-ditjen-imigrasi, Diakses Tanggal 20 April 2014, Pukul 10.00 WIB.

Merdeka.com, 43 Mantan Anggota DPRD Pelaku Korupsi Dicekal Imigrasi Padang,http://www.merdeka.com/hukum-kriminal/43-mantan-anggota-dprd-pelaku-korupsi-dicekal-imigrasi-padang-rhene5w.html, Diakses Tanggal 7 juni 2014 pikul 19.00 WIB.

Padangmedia.com,MantanBupatiDharmasrayaDitetapkanSebagaiDPO,http://padangmedia.com/1-Berita/68782-Mantan-Bupati-Dharmasraya-Ditetapkan-Sebagai-DPO-.html, Diakses Tanggal 19 Mei 2014 pukul 08.00 WIB.

Rega Felix, penerapan dan penggunaan pencegahan dan penangkalan keimigrasiandalamperspektifhakataskebebasan bergerak,http://regafelix.wordpress.com/2011/01/15/penerapan-dan-penggunaan-pencegahan-dan-penangkalan-keimigrasian-dalam perspektif-hak-atas-kebebasan-bergerak/, Diakses Tanggal 19 April Pukul 23.00 WIB.

Rmol.co,308PencekalanSudahLewatMasaBerlakunya,http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=52306, Diakses Tanggal 20 April 2014 Pukul 08.00 WIB.

Downloads

Published

2014-08-28