PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) ANGGREK DI NAGARI LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Abstract
Women's Savings and Loans (SPP) as a savings and loan program that is expected to alleviate poverty and reduce economic permasalahn in society, which will be managed by women as part of which is also responsible for the economy of rural families. Problems studied are 1) how the implementation of Cooperative Savings and Loan Repayment Women (SPP) in Nagari Ampuan Orchid Lumpo District of South Coastal District IV Jurai ?, 2) bagaimankah Arrears Settlement Loans Credit Unions Women (SPP) in Nagari Ampuan Orchid Lumpo the District IV South Coastal District jurai ?. The method of this research is sociological juridical. The data used primary data obtained through interviews and secondary data obtained from the study of documents, qualitative data analysis is done with. The results of the study 1) Women's Group Credit Unions (SPP) Orchid Ampuan Lumpo to exercise the loan repayment by means of active and passive payment. 2) Completion of Credit Unions TunggakanPinjaman Perempuanbagi utilizing existing members in arrears will be provided with several stages of the penalty sanction, moral sanctions, administrative sanctions danpenyitaan possessions member, before the agreement jointly and severally undertaken.
Keywords: Penyelesaian, Tunggakan, Koperasi, SPP
References
Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Djoko Muljono, 2012, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, C.V Andi, Yokyakarta.
Panji Anoraga, S.E., M.M, 2007, Dinamika Koperasi, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan (PTO PNPM MP) 2009. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan,Jakarta.
Revrisond Baswir, 1997, Ko perasiIndonesia, BPFE-YOKYAKARTA.
R. Soebekti, 2008, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2011, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Anonim, Mengenal lebih jauh PNPM Mandiri, Jurnal Berdaya, Edisi juni 2013.
http://kabar pendidikan.blogspot.com diakses pada tanggal 11 April 2014
http://www.smecda.com. Diakses pada tanggal 10 April 2014
adan Perencanaan Pembangunan Daerah.
