KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA
Abstract
Of corruption committed by state officials resulted in substantial foreign losses and hamper economic stability and development, investigation of corruption involving state officials conducted by KPK investigators according to Article 6 of Law No. 30 of 2002. Formulation of the problem is 1) How is the implementation authority of the Commission in investigating corruption committed by state officials? 2) What are the constraints faced by the Commission in the investigation of criminal offenses of corruption committed by state officials? This type of research is the socio-juridical. Sources of data are primary data and secondary data, data collection techniques are: interviews, the study documents. Data were analyzed qualitatively, the results of the study concluded: 1) The authority of the Commission in conducting criminal investigations of corruption by state officials suspect that suspend from office during an investigation, on the orders of the KPK, and to call, examination of witnesses and suspects, along with the seizure of evidence or in the form of documents. 2) The constraints faced by the Commission in the investigation of suspected organizers in the country, namely the difficulty investigators found evidence related to the result of corruption.Keywords: Authority, the Corruption Eradication Commission, Corruption Investigation
References
Amiruddin, Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.
Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Elwi Danil, 2012, Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Evi Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.
Frans Hendra Winata. 2001. Korupsi dan Hukum Indonesia, Pro Justisia Tahun XIX No.3, FH Unpar Bandung.
Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya. Bandung : PT Alumni.
Soewartojo Junaidi. Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya, Jakarta : Restu Agung
Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan penuntutan, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
Sumber Lain
Fayusman Rifai. (2011, 17 Juni). Pengertian Tindak Pidana. Diakses tanggal 24 Maret 2014, dari fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/pengertian-tindak-pidana.html?m=1.
Wikipedia. Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses tanggal 27 Maret 2014 dari id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_pemberantasan_korupsi.
Liputan 6. (2014). Geledah Gedung Dinkes Banten, KPK Periksa Usulan APBN Alkes. Diakses tanggal 4 Maret 2014 dari liputan6.com/news/read/836437/geledah-gedung-dinkes-banten-kpk-periksa-usulan-apbn-alkes. 2014.
Tenaga Sosial. (08/2013). Unsur-Unsur Tindak Pidana. Diakses tanggal 24 Maret 2014 dari tenagasosial.blogspot.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1. 2013.
Hiudiary. 2010/asas-asas-umum-penyelenggaraan-negara. Diakses tanggal 15 Oktober 2014 dari Hiudiary.wordpress.com/ asas-asas-umum-penyelenggaraan-negara.html
Kajian pustaka, 2013, Bentuk dan Jenis Korupsi. Diaksestanggal 18 november 2014 dari http://www.kajianpustaka.com/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html.
