PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN MENGGUNAKAN SHORT MASSAGE SERVICE (SMS) YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI POLRESTA PADANG
Abstract
Decency criminal offense under Article 282 paragraph (1), (2), and (3) of the Criminal Code, development of information technology affects the modus operandi of this criminal act. When this happens the criminal act of decency by using SMS. Perpetrators of criminal acts of decency are not limited to ordinary people, there was also carried out by members of the police. Issues raised in this study were 1) How is the implementation of criminal investigations decency through Short Massage Service (SMS) by members of the Police in Champaign Police ?, 2) What are the constraints faced by investigators in conducting criminal investigations of decency that use Short Massage Service (SMS) by members of the Police in Champaign Police ?. This study uses socio-juridical approach. The data used include primary data and secondary data. Data were collected through interviews and document study. The data is taken analyzed qualitatively. The results showed; 1) implementation of criminal investigations decency starts from making statements to the delivery docket to the public prosecutor. 2) obstacles encountered in terms of calling witnesses, the investigator's ability to bring in expert witnesses, as well as facilities and infrastructure limitations in conducting the,investigation.Keywords: Investigation, Decency, Police, Short Massage Service
References
A. Buku-buku
Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber law dan Haki dalam sistem hukum indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
Bambang Sugono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
________________, 2012, Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke-13, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Dikdik M. Arief Mansur, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT Refika Aditama, Bandung.
Horton, 1984, Sosiologi, Erlangga, Jakarta.
Lalintang, 2009, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta.
Martiman Prodjohamidjojo, 1982, Penyelidikan dan penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
Moch Anwar, 2006, Hukum Pidana 2, Sinar Grafika, Jakarta.
Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, PT Angkasa, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, jakarta.
Widya Mayakartika, 2008, Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
A.Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP).
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
B.Sumber Lain
Vf Napitupulu, 2009, tinjauan terhadap penjatuhan sanksi bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana
perkosaan, e-journal.uajy.ac.id/2917/2/1HK09255.pdf, di akses pada tanggal 10 november 2014, pada pukul 19:56, WIB.
Chashyati, 2014, tindakan asusila pencabulan, http://chasyati.blogspot.com/2014/05/tulisan-tindakan-asusila-pencabulan.html?m=1, di akses pada tanggal 13 januari 2015, pada pukul 22:16, WIB.
Fajar Permana Sidiq, 2013, Tinjauan umum tentang tindak pidana kesusilaan, http://jawara-agotax.blogspot.com/2013/12/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html, di akses pada tanggal 24 januari 2015, pada pukul 18:38, WIB.
