PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Abstract

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara
Demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilu sangat
penting bagi demokrasi . Tindak pidana pemilu merupakan tindakan terlarang yang
harus diselesaikan dalam waktu singkat untuk melindungi proses demokrasi melalui
pemilu. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan
yaitu: (1) Apa sajakah bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Kabupaten
Pesisir Selatan pada pemilu 2009? (2) Apakah kendala-kendala yang ada dalam
penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan? (3) Bagaimanakah
bentuk penyelesaian tindak pidana pemilu?. Dalam melakukan penelitian untuk
menulis skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu
penelitian yang menitikberatkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis secara
kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditarik simpulan bahwa (1) Bentuk
tindak pidana pemilu yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah: pelanggaran
pelaksana kampanye, pelanggaran pada saat pemungutan suara, (2) Kendala yang
ditemukan dalam penanganan tindak pidana pemilu terkait pada batas waktu yang
ditetapkan Undang-undang pemilu, (3) Penyelesaian tindak pidana pemilu
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Penyelesaian, tindak, pidana, pemilu.