PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) KOTA PADANG ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI, Tbk (PERSERO) DALAM PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON
Abstract
The existence of the Consumer Protection Act is needed with respect to the weak position of consumers than an entrepreneur. The law is expected to bring changes to all parties, both consumers and businesses to the absence of party feeling aggrieved. As happened in one of consumers with PT. Telkom Padang who submitted the matter to the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) Padang. The problem under study is 1) What factors causing consumer disputes in payment of telephone bills ?. 2) How does the process of settlement of consumer disputes between consumers with PT. Telkom through BPSK Padang ?. This research method is Juridical Sociological. The data used primary data obtained through interviews and secondary data obtained through the study of documents. Data was analyzed using qualitative. Results of the study were 1) factors causing consumer disputes in payment of telephone bills are increasing the amount of the payment remains on the telephone and cable damage IKR Speedy. 2) The process of settlement of disputes between consumers and PT. Telkom Padang is to replace the losses suffered by consumers PT. Telkom and is done by way of mediation through the Peace Agreement Letter.
Key words: Dispute, Consumer, BPSK
References
A. Buku-buku
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, 2005, Profil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta.
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
C. Sumber lain
http://www.google.co.id/mekanisme-penyelesaian-sengketa-konsumen-2012, diakses pada hari kamis 18 september 2014.
http://duniacita.wordpress.com/2012/04/17/penyelesaian-sengketa-konsumen-2, diakses pada tanggal 20 September 2014.
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/Dea-Retsy-Rizandhy-.pdf1, di unduh pada tanggal 18 oktober 2014.
http://serlania.blogspot.com/2012/02/sengketa-konsumen.html, di akses hari kamis, 18 september 2014.
http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html, diakses pada hari Kamis, 18 september 2014.
http://repository.unand.ac.id/bitstream/handle/cynthia-sukma-.pdf1, diakses pada tanggal 5 November 2014
http://www.telkomspeedy.com, diakses pada tanggal 10 November 2014.
http://www.telkom.co.id, diakses pada tanggal 18 September 2014
