PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO) RAYON INDARUNG DALAM HAL TAGIHAN LISTRIK
Abstract
In order to ensure an implementation of consumer protection, the government formed a legal product Regulations No. 8 of 1999 on Consumer Protection. BPSK is the agency responsible for handling and resolving disputes between businesses and consumers One of the cases resolved by BPSK is a dispute between the consumer with PT PLN (Persero) Rayon Indarung in electricity bills. The problems discussed are 1) What is the process of dispute resolution by BPSK between consumers with PT. PLN (Persero) Rayon Indarung in electricity bills?. 2) What are disputes resolved by BPSK and how its solution?. This type of research is Juridical Sociological. The data used include primary data and secondary data. The data obtained through interviews and document study. The collected data were analyzed qualitatively. Results of the study: 1) The process of settlement of disputes by BPSK between consumers with PT PLN (Persero) Rayon Indarung in electricity bills is done by way of mediation. 2) The result of the settlement of disputes by BPSK between consumers with PT PLN (Persero) Rayon Indarung in electricity bills do with restitution of Rp. 65 118, - (Sixty Five Hundred Eighteen Thousand Rupiah) and declare the Settlement Deed.
Keywords: Dispute, Consumer, BPSKReferences
Ahmadi Miru, 2004, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, 2014, Win-Win Solution Sengketa Konsumen, PT. Buku Seru, Yogjakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta.
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Kencana, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Ketenagalistrikan.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
Ermanto selaku Konsumen PT.PLN Rayon Indarung Padang, di ruang Aula PT.PLN (Persero) Rayon Indarung, 27 Januari 2015, jam 15.00 Wib.
Ermanto dan Yan Hendri, di ruang Aula PT.PLN (Persero) Rayon Indarung, 19 Januari 2015, jam 15.30 Wib.
Nurmatias selaku Kepala Sekretariatan BPSK Kota Padang, di ruang sekretariatan BPSK Kota Padang, 19 Januari 2015, jam 14.00 Wib.
PT. PLN (Persero), 2011, Profil PT. PLN (Persero) http://www.pln.co.id/blog/tarif-tenaga-listrik/, diakses 02 Oktober 2014, jam 19.10 Wib.
Sgl17, 2012, Sejumlah Konsumen PLN Keluhkan Tagihan Listrik,http://www.hariansinggalang.co.id/sejumlah-konsumen-pln-keluhkan–tagihan-rekening/, diakses 10 November 2014, jam 14.30 Wib.
