KEBIJAKAN APLIKATIF DALAM MENANGGULANGI DEMONSTRASI ANARKIS OLEH KEPOLISIAN DI KOTA PADANG

Abstract

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia
yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No.39 Tahun
1999 tentang hak asasi manusia dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia.
Dalam menyampaikan pendapat melalui demonstrasi tidak jarang terjadi tindakan
anarkis yang dilakukan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan latar
belakang tersebut di atas, maka dapatlah ditarik beberapa permasalahan yaitu: 1)
Bagaimana bentuk tindakan anarkis yang dilakukan di Kota Padang, 2)
Bagaimana proses penyelesaian tindakan anarkis oleh kepolisian, 3) Kendalakendala
yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi anarkis yang
dilakukan masyarakat. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah melalui
pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder, sedangkan bentuk teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan
wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil
penelitian di lapangan dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut: 1) Bentuk
tindakan yang dilakukan oleh para demonstran yaitu kerusakan dan perkelahian, 2)
Proses penyelesaian anarkis oleh kepolisian yaitu memproses secara hukum si
pelaku yang terbukti melakukan penganiayaan, 3) Kendala-kendala yang dihadapi
Polresta Padang yaitu kurang adanya koordinasi antar penanggung jawab, sangat
terbatasnya sarana dan prasarana serta jumlah personil Polri, masyarakat tidak mau
mematuhi peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: demonstrasi, anarkis, kepolisian, masyarakat.