PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi : Polresta Padang)
Abstract
State provides protection to the welfare of children in the form of a guarantee on the fulfillmentof their rights in accordance with Article 23 of the criminal justice system of children, the child
must be given legal assistance at every level of checks, including at the level of investigation at
the Padang Police. But in fact legal aid did not take place at the level of investigation. The
formulation of the problem is: (1) How is the implementation of the provision of legal assistance
to child criminal on the level of investigation in the Police Padang? (2) Are the obstacles
encountered by investigators Police Padang in providing legal assistance to children at the level
of a criminal investigation? The method used is the juridical sociological data sources, primary
data and secondary data. The data collection techniques, study documents and interviews.
Furthermore, the data were analyzed qualitatively. Based on the study, (1) The provision of legal
assistance to children at the level of a criminal investigation in Padang Police started before the
examination, the investigator asks whether the child legal counsel, if not, then the next
investigator asks if need legal assistance. If needed, the letter of appointment will be made legal
counsel. If it does not require, children to sign a statement is not using the right legal assistance.
(2) Obstacles encountered investigator that parents / guardians suspect the child is not willing to
counsel and investigators do not understand the contents of the Legal Aid Act so that the
obligation investigator in providing legal assistance to the suspect a child is not accomplished.
Key words: Legal aid, Child, Investigation
References
A. Buku
Abdul Kadir Muhammad, 2004. Hukum
dan Penelitian Hukum, Jakarta,
PT. Citra Aditya Bakti.
Adami Chazawi, 2005. Hukum Pidana
Materil dan Formil di Indonesia,
Malang, Bayumedia Publishing.
Adnan Buyung Nasution, 2004.
Pergulatan Tanpa Henti Menabur
Benih Rerformasi, Jakarta, Aksara
Karunia.
Alvon Kurnia Palma, 2014. Sistem
Bantuan Hukum di Indonesia dan
Perkembangannya, dalam buku
Panduan Bantuan Hukum
Indonesia, Pedoman Anda
Memahami dan Menyelesaikan
Masalah Hukum, YLBHI, Jakarta,
Yayasan Obor Indonesia.
Arif Maulana, dkk, 2013. Neraca
Timpang Bagi Si Miskin, LBH
Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta, Balai Pustaka.
Frans Hendra Winarta, 2009. Pro Bono
Publico Hak Konstitusional Fakir
Miskin Untuk Memperoleh
Bantuan Hukum, Jakarta,
Gramedia Pusaka Utama.
Hartono, 2010. Penyidikan &
Penegakan Hukum Pidana
Melalui Pendekatan Hukum
Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.
KemenkumHAM, 2015. Panduan
Pelatihan Terpadu Sistem
Peradilan Pidana Anak Bagi
Aparat Penegak Hukum dan
Petugas Instansi Terkait, Jakarta.
M. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan
Untuk Dihukum Catatan
Pembahasan UU Sistem
Peradilan Pidana Anak (UUSPPA),
Jakarta, Sinar Grafika.
M. Sofyan Lubis, 2010. Prinsip
“Miranda Rule” Hak Tersangka
Sebelum Pemeriksaan,
Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
M. Yahya Harahap, 2006. Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan
KUHAP : Penyidikan dan
Penuntutan, Jakarta, Sinar
Grafika.
Maidin Gultom, 2008, Perlindungan
Hukum Terhadap Anak dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, Bandung, Refika
Aditama.
Marlina, 2010. Pengantar Konsep
Diversi dan Restorative Justice
Dalam Hukum Pidana, Medan,
USU Press.
Maulana Hasan Wadong, 2000.
Pengantar Advokasi dan
Perlindungan Anak, Jakarta, PT.
Grasindo.
Setya Wahyudi, 2011. Implementasi Ide
Diversi dalam Pembaruan Sistem
Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, Yogyakarta, Genta
Publishing.
Yesmil Anwar dan Adang, 2011. Sistem
Peradilan Pidana, Bandung,
Widya Padjajaran.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Undang-Undang Hukum
Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.