MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG

Abstract

Masalah pornografi sebenarnya bukan merupakan masalah baru, sesungguhnya pornografi
sudah ada sejak lama, Tetapi semenjak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
yang tumbuh sangat pesat, itulah perantara tumbuh suburnya pornografi., akan tetapi
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi inilah yang akan menjerat para
pelaku pornogarfi. Persidangan tindak pidana pornografi tertutup untuk umum karena
menyangkut dengan tindak pidana asusila. Permasalahan dalam penelitian ini ialah 1)
Bagaimana mekanisme pemeriksaan perkara tindak pidana pornografi di persidangan
Pengadilan Negeri Klas IA Padang? 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam
menyidangkan perkara tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang?
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis sosiologis. Data yang digunakan
meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dengan
studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang
penulis lakukan dapat diambil simpulan: 1) Mekanisme pemeriksaan perkara tindak pidana
pornografi dalam persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Padang sama dengan mekanisme
pemeriksaan dalam hukum acara pidana, tetapi pada tahap sidang pemeriksaan tertutup
untuk umum dikarenakan persidangannya menyangkut dengan tindak pidana asusila. 2)
Kendala yang dihadapi hakim dalam menyidangkan perkara tindak pidana pornografi ialah
sulitnya mencari saksi ahli di Kota Padang, sulitnya mencari bukti karena dirinya sebagai
objek pornografi.
Kata Kunci : Mekanisme, Persidangan, Tindak, Pidana, Pornografi.